VIVA.co.id – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah agar menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Permintaan itu didasarkan pada hasil kajian akademik PBNU tentang proses lahirnya Pancasila.
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj saat berpidato pada Apel Akbar Hari Lahir NU ke-93 di Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu malam, 30 April 2016, mengatakan bahwa Pancasila sebagai karya besar pendiri bangsa memang tak bisa dipungkiri.
“Hari lahir Pancasila itu 1 Juni sudah final,” ujar Said dalam siaran pers yang diterima redaksi, Minggu 1 Mei 2016.
Hadir pula dalam apel itu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, Ketua PWNU Jatim KH Hasan Mutawakkil Alallah, Wakil Gubernur DKI Djarot S. Hidayat, serta Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
Dalam apel itu juga ditampilkan video pidato Bung Karno tentang rumusan Pancasila di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945.
Kiai Said mengatakan bahwa Indonesia meski mayoritas Islam, namun sangat berbeda dengan negara-negara Timur Tengah. Menurut dia, sejak runtuhnya kekhalifahan Islam pada 1924, muncul berbagai negara di Timur Tengah.
Namun, katanya, negara-negara di Timur Tengah tidak pernah berhasil menyatukan kaum nasionalis dengan para ulama. Hal itu berbeda dengan pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari yang justru memadukan agama dengan nasionalisme.
Karenanya, kalangan nahdliyin pun sangat akrab dengan ungkapan hubhul wathan minal iman atau cinta Tanah Air merupakan bagian dari iman. “Itu bukan hadis, itu dari Kiai Hasyim Asy’ari,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Kiai Said juga menyerahkan hasil kajian PBNU tentang sejarah kelahiran Pancasila ke Megawati. NU pun berharap agar pemerintah segera menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila.
Kiai Hasim Asy’ari bahkan meminta KH Wahab Hasbullah membuat lagu patriotis berjudul Hubbul Wathan. “Di Timur Tengah mana ada kiai mengarang lagu patriotisme,” ujarnya.
Sementara itu, KH Hasan Mutawakkil Alallah mengatakan, NU akan terus menjaga komitmen atas Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945. Karenanya, Muttawakkil menyebut singkatan Empat Pilar Bangsa itu sesuai dengan singkatan PBNU. “Cinta Tanah Air itu bagi NU bukan sekadar slogan,” katanya.
