VIVA.co.id – Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta bersama Dewan Pimpinan dan Pengurus Pusat, serta perwakilan daerah-daerah Kadin Indonesia, bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo, di Istana Presiden Republik Indonesia, Jakarta, Jumat 15 April 2016. Ada beberapa hal penting disampaikan Kadin Indonesia kepada Presiden Joko Widodo.
Ketua Umum Kadin Eddy Ganefo menyampaikan kepada Presiden hasil Munas Kadin Indonesia pada tahun 2015 kemarin, lalu menyampaikan tentang visi dan misi Kadin Indonesia dengan paradigma baru yang berorientasi kepada ekonomi kerakyatan, yang tentu melibatkan seluruh pengusaha kecil dan besar.
Dalam kesempatan tersebut, lanjut Edy, Presiden juga menyampaikan beberapa hal antara lain, soal deregulasi yakni kebijakan-kebijakan yang akan mempermudah dunia usaha dan investasi, soal percepatan pembangunan infrastruktur yang sedang digenjot pemerintah saat ini dan terakhir adalah masalah pembangunan sumber daya manusia.
Presiden menjelaskan, deregulasi harus terus menerus dibenahi karena sangat menghambat dunia usaha.
“Ada 42 ribu regulasi yang harus dipotong,” ujarnya. Supaya kelancaran dunia usaha dan industri lebih cepat pemerintah tengah melakukan deregulasi ke 13 berkaitan dengan bidang UMKM, lanjut Presiden.
Presiden secara antusias mengungkapkan pengalamannya yang juga dulu sebagai pengusaha sangat menyadari bahwa pengusaha khususnya UMKM sudah sangat bosan dengan masalah perijinan. “Sudah mengurusnya lama, dipalak lagi,” demikian disampaikan Presiden disambut gelak tawa pengurus Kadin yang biasa mengalami hal serupa.
“Untuk itulah saya berpesan kepada Kadin agar berorientasi juga kepada pengembangan ekonomi daerah dan Kadin daerah harus terus bekerja mengembangkan ekonomi daerahnya,” ujarnya.
Di bidang infrastruktur, Presiden menyampaikan berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, mulai dari pembangunan tol laut di Papua, infrastuktur di bidang perkereta apian, dan berbagai infrastruktur untuk memudahkan konektifitas usaha melalui jalur laut, udara dan darat.
Di bidang Sumber Daya Manusia, Presiden mengakui memang belum sepenuhnya terjamah dengan baik. Presiden tengah mempersiapkan pembangunan SDM dengan berbagai pelatihan seperti yang dilakukan negara lain antara lain Jepang, Korea ,Jerman dan berbagai negara maju lainnya.
Dalam kesempatan itu, Presiden memotivasi para pengurus Kadin, untuk meningkatkan kemitraannya khususnya dengan pelaku UMKM dan memberdayakan daerah.
“Kadin harus siap dengan kompetisi dan persaingan yang sehat untuk meningkatkan daya saing dan pengembangan usaha,” katanya.
Presiden Jokowi berpesan, para pengusaha jangan menitik beratkan pada fasilitas untuk mengembangkan usahanya “Heavy-nya jangan kesitu /fasilitas. Boleh minta fasilitas dari pemerintah namun sebagai pelaku usaha swasta , Kadin harus mampu bermitra dengan baik dan memanfaatkan berbagai peluang yang ada sehingga peningkatan perekonomian rakyat bisa tercapai,” katanya.
Menyikapi apa yang dipaparkan Presiden, Ketua Umum Kadin Indonesia Eddy Ganefo menyampaikan kepada Presiden bahwa pertama, Kadin Indonesia mendukung kebijakan yang diambil Presiden sebab sangat sesuai dengan visi Kadin Indonesia. Kedua, Kadin Indonesia berupaya menciptakan 1 juta pengusaha baru ( Mengingat persentase pengusaha di Indonesia hanya 1,65 persen pengusaha, idealnya Indonesia harus memiliki 2 persen pengusaha).
“Untuk itulah berbagai upaya kami lakukan, seperti melakukan pembinaan-pembinaan kepada pengusaha kecil dan menengah, melakukan berbagai pelatihan seperti Goes to Campuss kepada generasi muda agar termotivasi menjadi seorang pengusaha,” katanya.
Beberapa hal lagi program pemerintah yang kami dukung adalah soal upaya pemerintah menurunkan harga daging sapi dipasaran dan program sejuta rumah. Kadin Indonesia saat ini berupaya agar harga daging sapi yang saat ini tembus Rp100 ribu di pasaran menjadi turun sekitar Rp80 ribu.
Berkaitan dengan itu, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Nur Achmad Affandi menegaskan, Kadin Indonesia berupaya melakukan berbagai hal demi bangsa dan negara dan sangat mendukung program pemerintah, sebab Kadin Indonesia bukan bersifat elitis tetapi Kadin paradigma baru yang berbasis ekonomi kerakyatan sesuai perintah konstitusi Pasal 33 UUD NRITahun 1945.
Usai pertemuan dengan Presiden, Wakil Ketua MPR RI yang juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Oesman Sapta menyampaikan bahwa Kadin Indonesia lah yang diterima Presiden yang betul-betul merupakan asosiasi yang mampu bekerja bersama mendukung pemerintah karena sejalan dengan program Kadin yakni untuk membangun perekonomian bangsa.
“Matahari cuma satu. Kadin pimpinan Eddy Ganefo ini diterima Presiden dan visinya ternyata sejalan dengan visi dan misi pemerintah. Saya harap akan sejalan dan seirama,” katanya. (Web)
