- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhadjir Effendy menyesalkan pernyataan Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Polisi Anton Charliyan, yang menyebut pihak yang mendukung autopsi Siyono sebagai pro teroris.
Menurut mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu, tidak seharusnya Irjen Anton Charliyan mengeluarkan itu. "Menurut saya, pernyataan kadiv itu tidak bijak. Menunjukkan arogansi sebagai aparat. seolah-olah aparat itu tidak perlu dikoreksi tindakannya. Seolah-olah aparat tidak melakukan malpraktik, suatu yang tidak bijak," ujar Muhadjir, kepada VIVA.co.id, Rabu 6 April 2016.
Muhadjir mengatakan, sebelumnya Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah bertemu dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Kapolri justru mendukung upaya yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu. Akan tetapi, lanjut Muhadjir, apa yang disampaikan oleh Irjen Anton bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh Jenderal Badrodin sebagai atasan langsung dari Irjen Anton. "Semestinya, Kepolisian berterima kasih kepada Muhammadiyah," ujarnya menegaskan.
Terkait tudingan bahwa yang mendukung Siyono adalah pro teroris, Muhadjir menilai itu tidak ditujukan ke Muhammadiyah. Sebab dalam pertemuan dengan Kapolri, kata Muhadjir, pihaknya menjelaskan posisi Muhammadiyah yang mendorong autopsi jenazah Siyono, yang tewas di tangan Densus 88 antiteror Mabes Polri, sebelum diproses hukum.
"Muhammadiyah sudah menjelaskan (kepada Kapolri) posisi terkait kasus Siyono. Kita tidak mencampuri, kita juga tidak ada urusan dengan tuduhan sebagai teroris tapi kita betul-betul alasan meluruskan kebenaran dan kepentingan keberpihakan pada kemanusiaan. Apalagi Siyono bukan anggota Muhammadiyah," ujarnya menjelaskan.
Anton Charliyan sebelumnya curiga dengan penolakan keluarga terduga teroris Siyono atas pemberian uang oleh Kepolisian. Mabes Polri bahkan menyesalkan pengembalian itu justru dilakukan tidak dari awal. Polri curiga penolakan itu justru terjadi ketika ada sekelompok orang yang membela Siyono muncul.
"Kalau ditolak (uang dua gepok) kok enggak dari awal? Sekarang dikembalikan. Eh, pas ada golongan tertentu pro teroris, dikembalikan," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Inspektur Jenderal Polisi Anton Charliyan, di Jakarta, Selasa, 5 April 2016.
Menurut Anton, pemberian uang itu tak lebih sebagai bentuk kemanusiaan dan belasungkawa dari polisi atas tewasnya Siyono ketika dicokok tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri. "Yang meninggal dunia kami berikan santunan sekalipun itu teroris, walau meninggal dalam baku tembak kami berikan (uang santunan) juga.”
(mus)
