- Lilis Khalisotussurur
VIVA.co.id - Direktur Jenderal Bidang E-Government Kementerian Dalam Negeri Republik Korea, Lee In Jae menjelaskan rencana kerja pusat kerjasama e-goverment Indonesia dan Republik Korea untuk membuat pemerintahan Indonesia lebih transparan dan efisien.
"Misinya pembangunan pemerintahan transparan dan punya daya saing. Untuk itu kita akan menjalankan tugas bersama meningkatkan kinerja dan kualitas sumber daya manusia," kata Lee In Jae dalam acara peresmian Pusat Kerjasama E-Government di Gedung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, Rabu 2 Maret 2016.
Ia menjelaskan roadmap kerjasama menuju pemerintahan Indonesia dengan sistem e-government ini akan berlangsung selama tiga tahun sejak 2016 hingga 2018. Pada tahun pertama, ia akan membantu Indonesia membuat payung hukum atau undang-undang terkait e-government.
"Dan pada tahun pertama itu akan mendukung tugas bersama untuk meningkatkan efisiensi internal dalam negeri. Juga akan mendukung pembuatan UU e-government dan mendukung pendidikan dan latihan untuk meningkatkan e-government di Indonesia dengan masukan dari para ahli," kata Lee In Jae.
Lalu pada tahun kedua, ia akan membantu Indonesia berfokus pada pengembangan e-government yang berorientasi pada pelayanan publik. Terakhir pada tahun ketiga ia akan memfokuskan pada integrasi antar kementerian.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Korea meresmikan pusat kerjasama e-government. Pusat kerjasama ini ditujukan untuk mendukung program pemerintah Indonesia agar lebih transparan, efektif dan efisien berbasis e.-government.
Menkominfo: Kementerian Nebeng Jaringan, Hemat Rp1 Triliun
Jaringan Kemendikbud dan Kemendagri bisa digunakan bersama.
