- VIVA.co.id/Mohammad Nadlir
VIVA.co.id - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Nur Kholis menyatakan, pemerintah memiliki kedudukan penting untuk menjamin terpenuhinya HAM termasuk kebebasan beragama dan berkeyakinan. Menurutnya, pemerintah harus netral dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Pemerintah tidak semestinya cenderung kepada salah satu pihak. Misalnya pihak mayoritas dan abai terhadap minoritas," ujar Nur Kholis di Balai Kartini, Jakarta, Selasa, 23 Februari 2016.
Nur Kholis mengatakan, pemerintah harus berpegang pada prinsip penghormatan dan perlindungan HAM yang secara jelas dijamin konstitusi. Pemerintah juga tidak boleh kalah atas desakan dan intervensi pihak tertentu yang tak jarang mengatasnamakan mayoritas.
"Negara sebagai penyelenggara negara harus bertindak cepat, tepat, dan tegas bila mengetahui ada pihak yang melanggar hak kebebasan beragama dan berkeyakinan," ujarnya menambahkan.
Menurut dia, negara juga harus serius mengharmoniskan dan menyelaraskan beberapa produk hukum yang saling bertentangan dengan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Negara memiliki posisi penting dalam hal ini karena ditemukan bahwa pelaku pelanggaran kebebasan beragama tidak hanya aktor nonnegara tapi malah dilakukan institusi negara baik berupa tindakan aktif maupun pembiaran.
(mus)
Amnesty International Sebut Pelanggaran HAM di RI Semakin Buruk, Aparat Paling Banyak Terlibat
Amnesty International menyoroti beberapa hal yang menunjukkan semakin buruknya situasi HAM di Indonesia, di mana represi atas kebebasan sipil sering terjadi.
