Jokowi Minta Menterinya Kontrol Anggaran agar Tak 'Menguap'

Presiden Joko Widodo
Sumber :
  • Agus Suparto/Biro Pers-Setpres

VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo meminta para menteri untuk memantau intens anggaran di kementerian masing-masing. Pasalnya, selama ini anggaran menurut Jokowi langsung dibagi-bagi ke tingkat bawah dengan pola money follows function. Dengan pola itu, supervisi dinilai menjadi lemah.

DPR Usir Perwakilan MA Saat Bahas Anggaran

"Menteri itu betul-betul mengendalikan anggarannya dan tidak diberikan kepada bawahan baik dirjen, direktur. Artinya, arah itu dipegang penuh oleh menteri. Sehingga dirjen, direktur dan ke bawah itu hanya memberikan perincian," kata Joko Widodo dalam pengantar rapat kabinet paripurna terkait renca kerja pemerintah (RKP) tahun 2017, di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 10 Februari 2016.

Kebiasaan langsung mendistribusikan anggaran ke tingkat dirjen dan direktur yang berlanjut ke masing-masing sub direktorat dinilai Jokowi selama ini juga tidak dilakukan dengan efisien. Ujung-ujungnya, kata Presiden, anggaran tersebut bisa "lenyap" untuk hal-hal yang bukan peruntukannya.

DPR Ingin Kenaikan Anggaran Kejagung Harus Sejalan Kinerja

"Ini yang menyebabkan anggaran kita hilang tak berbekas karena duitnya mengikuti organisasi yang ada. Organisasi ini perlu. Tapi perlu saya sampaikan, kan kita mempunyai prioritas, mempunyai fokus," kata Presiden.

Oleh karena itu, Jokowi meminta agar pola money follows function diubah menjadi pola money follows program. Artinya, anggaran baru dikucurkan apabila direktorat atau setiap sub masing-masing sudah memiliki program yang jelas. Pula hal ini akan menghindarkan adanya potensi penyalahgunaan anggaran.

Pemotongan Anggaran Jangan Ganggu Program Pendidikan

"Jangan sampai setiap seksi kemudian harus ada anggarannya, harus ada kegiatannya, ya memaksakan sekali. Padahal kita punya fokus, punya prioritas," kata Presiden.

Namun Presiden meminta agar para pembantunya mengecek program agar benar-benar efektif. Program itu, menurut Presiden, tidak boleh "mengawang-awang".

Jokowi menyayangkan terlalu banyak program yang mengatasnamakan istilah pengembangan. Pada kenyataannya tak berdampak signifikan untuk kementerian dan lembaga tersebut.

“Apabila program yang direncanakan dengan baik dan rinci, maka anggarannya pula mudah diawasi,” demikian kata Jokowi. (ase)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya