Menteri Ferry Klaim Sudah Bereskan Lahan untuk Kereta Cepat

Groundbreaking pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Cikalong Wetan, Bandung Barat, beberapa waktu silam.
Sumber :
  • ANTARA/Hafidz Mubarak A

VIVA.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan menyatakan tidak ada permasalahan terkait pembebasan lahan untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. "Yang mana? Nggak," kata Ferry di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu 3 Februari 2016.

Mengenal 'Tukang Las Asing' Kereta Cepat yang Sempat Bikin Heboh

Menurutnya, persoalan tata ruang kereta cepat Jakarta-Bandung sudah dibahas sejak Oktober 2015. Sehingga soal tata ruang ia klaim sudah tidak ada masalah.

"Dari mana datanya? Makanya kan saya bilang seni dalam pembebasan itu, nggak bisa kita ngomong ini. Makanya titik mana? Kenapa pemda-pemda juga mendukung? Karena daerah berkepentingan juga membuka akses, ya kan untuk melakukan interkoneksi terhadap kereta ini," kata Ferry.

Kereta Cepat Akan Terhubung dengan LRT Jabodebek dan Transjakarta

Ia pun memastikan sebagian besar lahan untuk kereta cepat tersebut sudah dibebaskan. Menurutnya, keluhan masyarakat soal pembebasan lahan ini juga tidak ada. Justru nanti masyarakat akan mendapatkan manfaat dari pembebasan tersebut.

"Kan pesan presiden seperti itu bahwa seluruh program pemerintah harus memastikan masyarakat yang berada di sekitarnya atau masyarakat yang sudah mau melepaskan  lahannya juga bisa mengambil manfaat. Termasuk kelompok yang harus dapat manfaat pertama kali," kata Ferry.

Mundur Lagi, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Beroperasi Juni 2023

Sebelumnya, kereta cepat Jakarta-Bandung ini dibangun dengan jarak 150 Km oleh China Railway Engineering Corporation. Dana yang dihabiskan untuk pembangunannya sekitar 5,5 miliar dolar AS dengan target rampung pada 2018. Atas proyek ini dikabarkan lebih dari 600 hektar tanah belum dibebaskan.

Masalah pembebasan lahan yang terungkap ke publik misalnya, wilayah Lanud Halim Perdanakusuma yang diincar sebagai areal lahan pembangunan kereta cepat tersebut adalah wilayah strategis TNI AU yang merupakan obyek vital. Masih banyak fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang ada di sana. TNI AU mengajukan surat keberatan pembangunan tersebut kepada Panglima TNI melalui surat bertanggal 20 Januari 2016.

Kadispen TNI AU, Marsma Dwi Badarmanto, yang dihubungi oleh VIVA.co.id membenarkan isi surat tersebut. Namun, ia mengaku ingin mengecek lebih jauh tentang surat itu.

"Sepertinya itu surat sudah lama. Tetapi, saya perlu cek lagi tentang surat itu. Tapi memang benar, kita mengajukan keberatan atas pembangunan itu, karena akan menggusur fasilitas di sekitar Lanud Halim Perdanakusuma. Di sana kan, ada sekolah, perumahan, tempat ibadah, dan lain-lain. Masih ada perwira-perwira yang masih aktif tinggal di sana," kata Kadispen TNI AU Dwi Badarmanto saat dihubungi VIVA.co.id, Selasa malam, 26 Januari 2016. (ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya