- Cahyo/Biro Pers-Setpres
VIVA.co.id - Perbedaan pandangan dalam menyikapi suatu kebijakan adalah hal yang lazim. Namun, bagaimana kalau perbedaan tajam itu terjadi di kabinet? Apalagi, saking sengitnya perdebatan, membuat suatu kebijakan urung diputus oleh Presiden Joko Widodo.
Ya, perdebatan sengit itu terjadi saat rapat kabinet terbatas pada Senin 1 Februari 2016 siang, di Kantor Kepresidenan. Perdebatan sengit itu, terkait pengelolaan Blok Masela, blok gas terbesar di dunia yang ada di Provinsi Maluku.
Silang pendapat antarmenteri, menyangkut apakah pengelolaan Blok Masela itu di darat atau di laut.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, mengakui tajamnya perbedaan pandangan yang membuat tambah sengitnya perdebatan di rapat kabinet.
Rizal, yang terkenal dengan kritisnya, bahkan sempat berseteru dengan Wapres Jusuf Kalla beberapa waktu lalu, menilai sengitnya perdebatan di rapat kabinet cukup bagus.
"Dinamika untuk pola pemikiran itu semakin dalam semakin bagus. Yang penting semuanya diungkapkan dengan fakta dan analisis," kata Rizal di Istana Negara, Jakarta, Selasa 2 Februari 2016.
Akibat perdebatan sengit itu, Presiden Joko Widodo belum berani mengambil keputusan apakah pengelolaan Blok Masela di darat atau laut. Untuk itu, dalam waktu dekat akan memanggil investornya.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengklaim, perbedaan pandangan di rapat kabinet itu adalah suatu yang wajar.
Pramono mengaku perdebatan itu sebenarnya memperkaya pengetahuan dan pemahaman Presiden tentang Blok Masela.
"Jadi, perbedaan itu oleh Bapak Presiden ditanggapi secara positif, dan itu sebelum diputuskan orang boleh berbeda," kata Pramono.
Perdebatan tajam, dipelihara. Selama itu dilakukan di dalam rapat kabinet. Tetapi begitu diputuskan, harus menjadi keputusan bersama.
"Harus taat, tunduk, patuh pada apa yang sudah menjadi keputusan bersama," kata mantan sekjen DPP PDIP itu.
Pramono mengaku, Presiden Jokowi tidak marah dengan perdebatan sengit antara dua asumsi mengelola Blok Masela itu.
Kisah perdebatan sengit di rapat itu, dianggap sebagai bahan bagi Presiden Jokowi untuk menjadi pertimbangan dalam memutuskan terkait Blok Masela.
"Jadi sekali lagi bahwa dinamika yang terjadi di dalam rapat yang begitu meriah itu sangat baik bagi Presiden dalam mengambil keputusan," kata Pramono.
