- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kalimantan Corruption Watch (KCW) melaporkan adanya dugaan korupsi yang dilakukan puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Laporan tersebut terkait dugaan penyimpangan dana bantuan sosial di Kalimantan Selatan (Kalsel). "Kami dari DPP Kalimantan Corruption Watch melakukan pengaduan masyarakat terkait dugaan penggunaan dana bansos di Kalsel," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KCW, Rilaltu Pinehas Silam di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 2 Februari 2016.
Silam mengatakan, pihaknya melaporkan lebih dari 45 orang anggota DPRD Kalsel yang diduga turut menikmati dana bansos yang tidak seharusnya. Silam menduga terjadi kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah dalam kasus ini. "Untuk dugaannya kurang lebih Rp27,5 miliar," katanya menambahkan.
Pada pelaporannya tersebut, Silam menyebut pihaknya menyertakan sejumlah dokumen pendukung untuk memudahkan KPK mengusutnya, termasuk berkas pengaduan yang ditujukan kepada Ketua KPK Agus Rahardjo. "Ada berkas isinya pengaduan KCW kepada ketua KPK, ada berkas yang isinya rancangan kebijakan umum dan nota dinas serta alokasi."
(mus)
Jaksa Agung: Baru Kali Ini Dikirimi SMS 'Pemimpin Bangsa'
Pesan singkat itu dianggap intimidasi terhadap penyidik Kejagung.
