Sumber :
- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVA.co.id - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto, menyebut pimpinan baru Komisi sebagai hasil 'perundingan' para politikus di DPR.
Bibit Samad tak menjelaskan dengan lugas makna kata 'perundingan' itu ialah hasil kompromi politik atau hasil musyawarah mufakat untuk menentukan yang terbaik bagi KPK. Dia hanya mengatakan, keputusan Parlemen memang sarat kepentingan.
“Ya, banyak kepentingan di situ,” kata Bibit, tanpa merinci lagi, dalam perbicangan dengan tvOne pada Jumat pagi, 18 Desember 2015.
KPK, kata Bibit, pada dasarnya tak ada masalah berarti siapa pun yang terpilih sebagai pimpinan. KPK tetap solid karena sistem kerja lembaga itu sudah berjalan baik. Tetapi dia menengarai memang ada pihak-pihak tertentu yang sedari dulu berupaya melemahkan KPK.
Dia tak menjelaskan juga secara lugas pernyataannya tentang pihak-pihak yang berusaha melemahkan KPK. “Yang melemahkan KPK, yang jelas koruptor. Koruptor bisa macam-macam, ada koruptor yang berbaju DPR, ada koruptor yang berbaju Pemerintah, ada juga yang berjubah.”
Purnawirawan inspektur jenderal polisi itu mengakui bahwa keberadaan KPK memang 'tak dikehendaki' sejak dahulu, bahkan sejak Undang-Undang pembentukan KPK disahkan pada 1999. “Dari awal, KPK tidak dikehendaki, oleh yang membuat Undang-Undang (KPK),” katanya.
Mantan pejabat KPK yang tenar karena peristiwa perserteruan KPK dengan Polri yang populer disebut kasus Bibit-Chandra pada 2009 itu mengkritik perilaku DPR sebagai wakil rakyat. Menurutnya, kepercayaan masyarakat kepada DPR terus tergerus karena banyak legislator yang terjerat kasus korupsi.
Bibit berpendapat, rendahnya kepercayaan publik pada DPR berakibat sentimen negatif terhadap hasil pemilihan pimpinan KPK. Masyarakat kini kurang mempercayai KPK dapat bekerja secara independen di masa mendatang. “Sorry (maaf), ya. Bukan saya tidak percaya pada DPR,” katanya, mengoreksi segera.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Dia tak menjelaskan juga secara lugas pernyataannya tentang pihak-pihak yang berusaha melemahkan KPK. “Yang melemahkan KPK, yang jelas koruptor. Koruptor bisa macam-macam, ada koruptor yang berbaju DPR, ada koruptor yang berbaju Pemerintah, ada juga yang berjubah.”
