- VIVAnews/ Muhamad Solihin
"Jawabannya karena KPK sejak 2005, lalu 2008 hingga 2014 mempertegas sasaran kebijakan aktivitasnya pada sektor perekonomian yang menjadi hajat besar rakyat. Sektor tersebut diantaranya ketahanan energi, ketahanan pangan, revenue atau pajak," ujar Busyro dalam diskusi Quo Vadis KPK di kantor Muhamadiyah, Jakarta, Senin 14 Desember 2015.
Menurut dia, tiga sektor di atas merupakan sektor yang bisa memperkuat perekonomian dan sekaligus menjadi ajang bagi oknum untuk 'bermain' di sana. Busyro menilai KPK harus menyelamatkan ketiga sektor tersebut.
"Siapa saja oknum tersebut yaitu birokrat korup, pebisnis busuk, dan politisi tunamoral. Pada tiga pihak ini KPK masuk sehingga kepentingannya sangat terganggu," kata Busyro.
Ia mencontohkan di sektor pajak. Sebanyak 80 persen APBN berasal dari pajak. Ia mengaku sering bertemu dengan Dirjen Pajak, anggaran dan Menteri Keuangan untuk membahas persoalan bagaimana mendongkrak sektor pajak. Ia simpulkan caranya dengan memberantas korupsi.
"Khusus di sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak mulanya ditargetkan Rp16,4 Triliun. Dikerjakan bersama-sama target terlampaui menjadi Rp28,7 Triliun. Angka itu menunjukkan negara akan tertolong kalau kekuatan memberantas korupsi berjalan bagus. Jadi bagaimana membentuk sejarah baru untuk transparansi sistem," ujar Busyro.
Kemudian untuk di sektor kehutanan, KPK bersinergi dengan masyarakat sipil. Sinergi ini justru malah terbangun dengan masyarakat sipil dan malah hilang di tingkat elit. Ketika bersinergi, ia menjelaskan dari 131 juta hektar hutan pada 2012, hanya 11 persen yang regulasinya diatur secara jelas. Sementara 89 persennya bisa dikatakan ada pembiaran.
"Maka dalam kondisi itu mafia hutan hidup subur," kata Busyro. (ren)
