Sumber :
- D.A. Pitaloka (Malang)
VIVA.co.id - Wakil Ketua Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi, menyayangkan rendahnya partisipasi pemilih dalam pilkada serentak 9 Desember 2015. Rendahnya partisipasi pemilih itu kurang baik bagi demokrasi di Indonesia.
"Kasus di pilkada itu partisipasi pemilih yang golput sekitar 40 sampai 50 persen. Menurut saya, ini akan mengurangi legitimasi politik bagi pemimpin yang terpilih," ujar Viva kepada wartawan di kompleks Parlemen di Jakarta pada Jumat, 11 Desember 2015.
Baca Juga :
Ahok Tak Sudi Disebut Petugas Partai
Viva menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum perlu mengevaluasi pelaksanaan pilkada, sehingga ditemukan solusi untuk meningkatan partisipasi pemilih dalam pilkada serentak tahun 2017.
Baca Juga :
KPUD DKI Akui Syarat Jalur Independen Sulit
"Ke depan, KPU, termasuk partai politik, harus lebih giat lagi untuk memaksimalkan membangun tingkat partisipasi pemilih tanpa harus diberi uang," ujar Viva.
Menurut politikus Partai Amanat Nasional itu, pilkada seharusnya dapat menjadi momentum bagi pendidikan politik bagi masyarakat untuk cerdas dalam menentukan pilihan.
"Struktur atau bentukan pelembagaan pilkada adalah salah satunya untuk mendidik pemilih menjadi sadar politik dan menjadi cerdas tanpa dipicu politik uang," katanya.
Tak sama dengan pilpres
Di tempat terpisah, Ketua KPU, Husni Kamil Manik, berpendapat bahwa partisipasi masyarakat dalam pilkada tak bisa disamakan dengan Pemilu Presiden tahun 2014.
Perbandingan yang adil adalah dengan penyelenggaraan pilkada di tahun-tahun sebelumnya, meski tak digelar serentak seperti tahun ini.
Menurut Husni, tingkat partipasi pemilih dalam pilkada serentak tahun 2015 lebih meningkat dibandingkan pelaksanaan pilkada sebelumnya.
“Kalau (dibandingkan) dengan Pileg atau Pilpres (2014), kemungkinan akan lebih rendah. Tapi jika dibandingkan dengan pilkada sebelumnya, meningkat sedikit," ujar Husni di kantor KPU, Jakarta, Jumat, 11 Desember 2015.
Husni juga mengklaim bahwa partipasi pemilih di pilkada serentak 2015 lebih efektif daripada pilkada sebelumnya.
Perbandingannya, di pilkada sebelumnya kampanye pasangan calon memang lebih semarak karena tak dibiayai APBD. Sementara kampanye pilkada serentak 2015, dananya terbatas karena sesuai kekuatan APBD.
"Jika dibandingkan dengan kesemarakan alat peraga kampanye sekarang dengan tahun yang lalu, yang lalu meriah sekali, kemudian dibiayai calon. Tapi hasilnya beda-beda tipis. Artinya, lebih efisien yang sekarang dari yang lalu," ujar Husni.
Persoalan sepinya kampanye, katanya, bukan menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi pemilih. Soalnya, cara sosialisasi seperti diatur dalam Peraturan KPU dinilai lebih memberikan kesempatan yang lebih besar kepada pemilih.
Seperti diketahui, angka partipasi pemilih berdasarkan hitung cepat sementara lembaga survei, belum mencapai target KPU, yakni sebesar 77,5 persen. (ase)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut politikus Partai Amanat Nasional itu, pilkada seharusnya dapat menjadi momentum bagi pendidikan politik bagi masyarakat untuk cerdas dalam menentukan pilihan.
