- Antara/Sigid Kurniawan
VIVA.co.id - Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna kembali menegaskan bahwa pembelia Helikopter baru VVIP jenis Agusta Westland (AW-101) bukan atas permintaan Presiden Joko Widodo.
Pembelian helikopter joint venture Inggris-Italia tersebut merupakan bagian dari pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) TNI AU.
"Itu bukan permintaan Presiden, ini Renstra (programnya) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU)," kata Agus di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, 30 November 2015.
Agus menjelaskan, pengadaan Helikopter AW-101 masuk dalam rencana strategis TNI AU tahun 2015 - 2016. Maka dari itu, TNI perlu melakukan kajian terhadap pembelian helikopter dan pesawat untuk memperbaharui alutsista yang lama.
Mantan Kepala Staf Umum TNI ini menuturkan, dalam pembelian alutsista, setidaknya ada dua hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, alutsista harus baru dan satu tingkat diatas sebelumnya. Kedua, melengkapi alutsista yang saat ini belum lengkap.
"Masalahnya seperti T50 dan F16 pesawatnya belum ada radar dan senjatanya. Renstra 2015-2019 kami upgrade hercules kita masih sangat butuh C-130 tipe H kita upgrade. Renstra itu ada pergantian F5 uprgade baru," papar jenderal bintang empat ini.
Terkait pembelian helikopter VVIP AW-101, Agus mengatakan, TNI AU masih mengkaji apakah membutuhkan helikopter angkut berat. Menurut dia, Helikopter jenis AW-101 merupakan helikopter angkut berat, karena memiliki kabin dengan ketinggian 180 cm, kapasitas angkut 80 ton dan dibekali tiga mesin.
"Sehingga dari itu, kami membaca komandan skuadron yang mengoperasikan skuadron 8, 6 dan 45. Pagu anggaran kami sanggup beli 8 unit Heli AW, tapi kami minta 1 lagi biar adil jadi ada 9. Anggaran kami dari pinjaman luar negeri itu renstra lima tahun," ujar Agus.
PT DI belum maksimal
Sementara itu, KSAU menepis tuduhan yang menganggap TNI AU sama sekali tidak mempedulikan helikopter buatan dalam negeri yang diproduksi PT Dirgantara Indonesia.
Menurut Agus, PT DI belum maksimal dalam memenuhi alutsista TNI, karena PT DI yang selalu bekerjasama dengan perusahaan militer di luar negeri.
"Tapi kami tetap kerjasama dengan PT.DI. Meski, PT DI belum maksimal, buat contoh pembelian heli Apache sanggup enggak PT DI? Dari mana helikopter dan pesawat mereka dapat, yaitu beli dari Airbus dan Amerika kan, dari luar kan semua," kata Agus.
Pengamat Penerbangan, Alvin Lie, mengaku terkejut dengan rencana pembelian helikopter kepresidenan buatan Inggris-Italia itu. Pasalnya, TNI AU sebagai user, sama sekali tidak pernah melakukan sosialisasi. Apalagi, pemerintah maupun DPR juga hanya sekedar merespons pembelian tersebut.
"Kali ini rencana peremajaan (helikopter) tidak ada sosialisasi. TNI AU mendadak membeli AW-101, ini kejutan bagi kami," kata Alvin Lie dalam perbicangan di program "Apa Kabar Pagi" tvOne, Jumat, 27 November 2015.
Alvin menilai, pembelian helikopter tersebut dilakukan di saat PT Dirgantara Indonesia (DI) sudah mampu memproduksi sendiri Helikopter Super Puma, yang kualitasnya tidak kalah dengan AW-101.
"Ini berbeda ketika SBY beli Boeing untuk pesawat kepresidenan, karena PT DI tidak membuat itu," ujar Alvin. [Baca selengkapnya: ]
(ase)
