- REUTERS/Andrew Kelly
VIVA.co.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai sidang etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat sebaiknya dilakukan secara terbuka.
Sebab ia menilai, masalah pencatutan nama presiden dan wakil presiden sebagai persoalan yang penting.
"Ini masalah yang memerlukan keterbukaan. Jadi sebaiknya terbuka supaya masyarakat tahu. Apalagi menyangkut presiden dan wakil presiden," ujar JK saat ditemui di Istana Wapres, Jakarta, Selasa, 24 November 2015.
Terkait proses yang berjalan di MKD yang justru mempermasalahkan legal standing Menteri ESDM Sudirman Said sebagai pelapor, JK tak banyak berkomentar.
Ia lebih memilih menunggu saja proses yang terjadi di DPR. Ia pun mengaku tak tahu saat ditanya soal aturan boleh tidaknya seorang menteri melaporkan anggota DPR ke MKD. "Menteri juga manusia," kata JK.
Begitu pun saat ditanya soal terjadinya penggantian anggota MKD saat tengah menangani kasus ini, ia menuturkan hal tersebut masuk sebagai kewenangan DPR. Ia meyakini DPR pasti memiliki dan bisa menjaga kredibilitasnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan ada pimpinan DPR yang mencatut nama presiden dan wapres terkait perpanjangan kontrak Indonesia dengan Freeport pada Mahkamah Kehormatan Dewan.
Belakangan diketahui, Pimpinan DPR Setya Novanto sempat bertemu tiga kali dengan pimpinan Freeport. Tapi Novanto membantah dirinya mencatut nama presiden dan wapres dalam pertemuan tersebut.
Dalam proses di MKD, MKD masih membahas soal mekanisme sidang etik yang terbuka atau tertutup.
JK: Cegah Terorisme Perlu Pendidikan dan Perkuat Intelijen
Teroris itu selalu buat sel dimana-mana dan mau serang negara lain.
