- ANTARA FOTO/FB Anggoro
VIVA.co.id - Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah daerah mendesak perusahaan agar membantu pendanaan biaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
"Anggaran pemda itu kecil untuk upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, pemda harus meminta partisipasi perusahaan. Ini sangat penting sebagai cermin dari tanggung jawab semua pihak," kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, Selasa, 2 November 2015.
Selain itu, ia juga menanyakan peran Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Iza Padri terkait langkah-langkah penegakan hukum yang sudah dilakukan. Sebab, sejauh ini sudah ada tiga nama perusahaan yang dituding melakukan pembakaran dan akan diproses sesuai aturan hukum. Sementara, ada banyak perusahaan lain yang juga masih dalam proses penyelidikan.
"Kapolda menjelaskan bahwa memang tidak mudah mendapatkan bukti-bukti keterlibatan pihak swasta dalam pembakaran hutan itu. Apalagi, ada modus baru dimana ada orang-orang yang sengaja melakukan pembakaran dan selanjutnya menuduh perusahaan tertentu sebagai pihak bertanggung jawab."
(mus)
Mengapa Praktik Bakar Hutan Berulang Lagi?
Di sejumlah wilayah Sumatera kini mulai terjadi kebakaran hutan lagi.
