Sumber :
- ANTARA FOTO/Setpres/Cahyo
VIVA.co.id
- Presiden Joko Widodo hari ini menginstruksikan kepada jajarannya untuk melakukan evakuasi terhadap warga yang terkena dampak asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan.
"Pertama saya kira sudah dirapatkan di Kemenkopolhukam mengenai proses evakuasi. Saya kira proses itu segera dilaksanakan," kata Presiden Jokowi, dalam pengatar rapat kabinet terbatas (Ratas), di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat 23 Oktober 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Riau Kembali Alami Musim Kemarau
"Pertama saya kira sudah dirapatkan di Kemenkopolhukam mengenai proses evakuasi. Saya kira proses itu segera dilaksanakan," kata Presiden Jokowi, dalam pengatar rapat kabinet terbatas (Ratas), di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat 23 Oktober 2015.
Baca Juga :
Jokowi Bentuk Badan Restorasi Gambut
Presiden juga menginstruksikan, agar penanganan ini dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh kementerian yang ada. Dia meminta, untuk jajaran terkait bekerja dengan terpadu.
Evakuasi yang paling penting juga, kata Presiden, adalah bayi-bayi yang paling rentan terkena dampak asap. Presiden meminta, menteri kesehatan untuk mengurus itu.
"Tidak perlu dievakuasi di luar kota karena bisa saja evakuasi itu dilakukan di kota itu, mungkin di kantor bupati atau kantor lainnya yang dipakai khusus bayi dan anak," jelas Presiden.
Asalkan, di lokasi itu disediakan pendingin ruangan dan penyedot asap. "Kalau dievakuasi keluar kota juga akan menyulitkan," katanya.
Presiden memaparkan, titik-titik api di semua lokasi cenderung masih sangat banyak.
Jokowi menyebut, di Sumatera saja masih ada 826 titik api. Untuk Sumatera Selatan saja, kata Presiden, ada 703 titik api.
Titik api juga menurut data yang diterima Presiden Jokowi, di Kalimantan ada 974 titik api.
"Dan lain-lainnya di Sulawesi dan di Papua saya kira tidak perlu dibacakan. Kondisi ini sangat berdampak dan sudah masuk dalam kategori yang sangat tidak sehat," ujar mantan Wali Kota Solo itu. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Presiden juga menginstruksikan, agar penanganan ini dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh kementerian yang ada. Dia meminta, untuk jajaran terkait bekerja dengan terpadu.
