- ANTARA/Rony Muharrman
VIVA.co.id - Pemerintah diminta memanfaatkan data yang dimiliki lembaga seperti BMKG atau LAPAN untuk mengantispasi kebakaran hutan dan lahan. Karena, kedua lembaga itu dipastikan secara rutin mengeluarkan peringatan dini.
"Khawatirnya, aparat terkait menganggapnya peringatan itu hanya kebakaran biasa. Jadi, dibiarkan saja," kata peneliti dari Paradigma Riset Institut, HR Prasetyo Sunaryo dalam rilis yang diterima VIVA.co.id, Selasa, 13 Oktober 2015.
Presetyo mengatakan, dari data citra satelit LAPAN yang bisa diakses publik menunjukkan banyaknya titik api di Sumatera sejak Juli lalu. Sementara data BMKG justru secara harian bisa menunjukkan titik panas dan lokasi terbaru berdasarkan titik kordinat dan wilayah administrasi hingga tingkat kecamatan.
Antisipasi lebih dini, kata Prasetyo, sangat dibutuhkan. Sebab di sejumlah tempat, kasus-kasus pembakaran hutan sangat kompleks pelakunya. "Bisa dari unsur perusahaan, tapi jangan tutup mata juga bahwa sebagian warga juga melakukan hal yang sama. Di beberapa tempat sudah jadi tradisi,” ujar Prasetyo.
Dari berbagai kasus, motif pembakaran lahan beragam. Kadang-kadang ada yang sekadar membersihkan areal kebun, tapi lantas merembet ke lahan lain. Seperti kasus kebakaran di Taman Nasional Lore Lindu, Palu. Ada pula faktor kesengajaan karena mau menanam lada seperti terjadi Bangka Belitung.
"Warga memang membakar lahan dalam skala kecil. Tapi kalau didiamkan ya jadi banyak juga. Ketika merembet terbawa angin, ia merembet ke lahan milik warga lainnya atau juga korporasi skalanya mendadak jadi amat signifikan. Harusnya zero burning itu berlaku untuk semua pihak," ujarnya menambahkan.
Dari pantauan di situs BMKG, untuk data 9 Oktober lalu, misalnya, titik panas baru banyak terdeteksi di kawasan timur Indonesia. Di Sumatera Selatan ada dua titik panas baru yang terdeteksi di Ulumusi, Empat Lawang, Sumsel.
(mus)
Mengapa Praktik Bakar Hutan Berulang Lagi?
Di sejumlah wilayah Sumatera kini mulai terjadi kebakaran hutan lagi.
