TUTUP
TUTUP
NASIONAL

Walhi: Hukuman Pelaku Pembakaran Hutan Tak Sampai 5%

Penegak hukum harus berani melawan skenario pembakaran hutan
Walhi: Hukuman Pelaku Pembakaran Hutan Tak Sampai 5%
Garis larangan melintas oleh PPNS Kementerian Kehutanan terpasang di lahan yang diduga sengaja dibakar di Gambut Jaya, Muaro Jambi (ANTARA/Wahyu Putro A)

VIVA.co.id - Manajer Kampanye Walhi, Zenzi Suhadi mengatakan pada tahun 2013 lalu, Walhi melaporkan sebanyak 117 perusahaan dari Riau dan enam perusahaan dari Jambi yang terlibat dengan kasus kebakaran hutan.

Nyatanya, dari jumlah perusahaan yang dilaporkan agar diproses hukum, hanya 0,1 persen perusahaan yang dikenakan sanksi.

"Di Riau vonis para pelaku tidak sampai lima persen," ujar Zenzi dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu 10 Oktober 2015.

Ia menambahkan, penegakan hukum tidak berjalan efektif karena sebenarnya ada skenario di balik kebakaran hutan. Dia menceritakan, dari lima provinsi lebih dari 50 persen titik api berasal dari areal konsesi. Misalnya titik api areal konsesi di Sumatera Selatan.

Lalu, di Kalimantan Tengah, memiliki pola yang sama dengan Riau bahwa titik api justru ada di sekitar areal konsesi sawit pada 2013.

Pada 2014, di areal yang terbakar ternyata diterbitkan izin konsesi, atau operasi di areal yang pada 2013 sudah terbakar. Sehingga, dari pola ini bisa dikatakan kebakaran merupakan kejahatan yang sudah terencana dan mengakibatkan tindakan kolaboratif.

Jadi ada perusahaan, pemerintah, dan pelaku kebakaran yang secara kolaboratif melakukan hal ini.

Persoalannya, menurut Zenzi, bagaimana pemerintah dan penegak hukum memiliki langkah strategis untuk melawan skenario ini. Sebab, dia menilai percuma ada penegakan hukum, tetapi tetap ada izin pelepasan kawasan hutan.

Karena itu, negara harus menyadari adanya pola skenario ini. Sehingga, pemerintah tidak hanya bermain untuk memadamkan api saja tanpa menelusuri akarnya.

Menurutnya, pemerintah daerah menjadi aktor utama karena telah menerbitkan izin konsesi, tetapi begitu saja menyerah ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi.

Karena itu, pejabat pemberi izin harus dituntut secara pidana atau pun perdata, kalau tidak kontrol pemberian izin konsesi. Pemerintah daerah juga harus berpikir keas untuk mengendalikan kebakaran dan memberikan hak rakyat hidup sehat. (asp)

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP