DPD RI : Tak Ada Pusat Komando Penanganan Kabut Asap

Sabtu, 10 Oktober 2015 - 12:34 WIB
Oleh :
Presiden Jokowi meninjau kabut asap di Riau
Presiden Jokowi meninjau kabut asap di Riau
Sumber :
  • ANTARA FOTO/FB Anggoro
Photo Mini 1
VIVA.co.id
Baca Juga :
Riau Kembali Alami Musim Kemarau
- Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI dari Dapil Riau, Intsiawati Ayus menyampaikan keluhannya soal penanganan kabut asap. Ia mengatakan, hingga hari ini, belum ada kejelasan di mana pusat komando penanggulangan bencana asap di daratan wilayah Sumatera.

Baca Juga :
Perusahaan Kertas Sokong Kegiatan Desa Bebas Api di Riau

"Seandainya, Presiden mengatakan masalah asap satu komando di tangan saya. Di mana pusat komando penanganan asap? Masih bingung," ujarnya, saat ditemui dalam acara diskusi Perspektif Indonesia di restoran Gado-Gado Boplo Jakarta, Sabtu 10 Oktober 2015.
Baca Juga :
Indonesia Targetkan 2 Juta Hektare Gambut Dipulihkan


Intsiawati mengungkapkan, belum ada kejelasan untuk rujukan pelaporan dalam mengatasi bencana kebakaran asap di setiap titik api.


"Kami tidak tahu di mana pusat komando. BNBP (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) kah? Kementerian Lingkungan kah? Masih bingung. Sudah lambat tapi gagap, ke mana kita harus merujuk?" tanya Instiawati.


Ia juga mengeluhkan, untuk para satuan tugas (satgas) yang turun untuk membantu memadamkan api dan mengeksekusi korban bencana kebakaran tidak diberikan jaminan kesehatan.


"Satgas di Riau habis masanya, jadi
cost operasional
otomatis disetop. Sementara itu, api terus jalan. Masalah konsumsi saja SK (surat keputusan)-nya itu
delay
(terlambat)
,
" ujarnya.


Intsiawati mengimbau, agar pemerintah segera menetapkan satu komando yang jelas untuk mengatasi bencana asap. Serta, ia berharap, para pembantu Presiden, atau menteri-menteri terkait mengeluarkan pernyataan tegas kepada para pelaku, atau pihak yang masih melakukan aktivitas perkebunan di wilayah titik api.


"Satu saja, jelas kita merujuk tentang kesehatan, sosial, pendidikan, semuanya. Yang menjadi penyelesaian masalah itu
statement
pembantu Presiden, dengan kewenangannya masing-masing," katanya menegaskan. (asp)

Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Intsiawati mengungkapkan, belum ada kejelasan untuk rujukan pelaporan dalam mengatasi bencana kebakaran asap di setiap titik api.
Halaman Selanjutnya