Sumber :
- ANTARA FOTO/Setpres/Cahyo
VIVA.co.id
- Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Effendi Simbolon, mempertanyakan sikap pemerintah Indonesia yang akhirnya berubah pikiran dan mau membuka diri untuk menerima bantuan dari negara lain terkait dengan permasalahan bencana asap yang hingga saat ini masih belum dapat diselesaikan.
"Presiden Jokowi plin plan. Sudah sejak awal memang pemerintah tidak mampu dan tidak mandiri," kata Effendi kepada VIVA.co.id, Jumat 9 Oktober 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Riau Kembali Alami Musim Kemarau
"Presiden Jokowi plin plan. Sudah sejak awal memang pemerintah tidak mampu dan tidak mandiri," kata Effendi kepada VIVA.co.id, Jumat 9 Oktober 2015.
Baca Juga :
Jokowi Bentuk Badan Restorasi Gambut
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menambahkan, seyogyanya Presiden Jokowi meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan bencana kabut asap. Bahkan musibah ini telah memakan korban jiwa.
"Khususnya yang terdampak langsung dan menyatakan ketidaksanggupannya menangani masalah kebakaran lahan, hutan, sehingga akhirnya harus meminta minta bantuan bangsa-negara lain untuk mengatasinya," kata dia.
Effendi lalu mengingatkan ketidak tanggapan pemerintah bisa berdampak pada gugatan terhadap pemerintah. "Hal ini akan diikuti oleh penuntutan masyarakat berupa class action kepada pemerintah untuk minta ganti rugi atas kerugian yang masyarakat derita," katanya.
Sebelumnya, juru bicara Kementrian Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Nasir, mengatakan, pada Rabu malam kemarin, 7 Oktober 2015, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menghubungi sejumlah negara tetangga untuk meminta bantuan pertolongan untuk memadamkan api.
“Sekitar jam 19.00 kemarin, Menteri Retno menghubungi beberapa negara sahabat untuk meminta pertolongan,” ujar Armanatha saat melakukan konferensi pers, Kamis, 8 Oktober 2015.
Armanatha menjelaskan, ada lima negara yang dihubungi yakni Singapura, Malaysia, Rusia, China dan Australia. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menambahkan, seyogyanya Presiden Jokowi meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan bencana kabut asap. Bahkan musibah ini telah memakan korban jiwa.
