VIVA.co.id - Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Beberapa pasal dalam draf revisi ini justru membatasi kinerja KPK seperti, masa kerja 12 tahun, hingga pengusutan kasus korupsi yang merugikan negara minimal Rp50 miliar. Dari 10 fraksi yang ada di DPR, hanya enam fraksi yang ikut menjadi inisiator revisi Undang-Undang ini.
Para inisiator dari keenam fraksi ini berjumlah 45 orang. Berikut nama-nama inisitor revisi Undang-Undang KPK:
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
1. Masinton Pasaribu
2. Ichsan Soelistio
3. Marinus Gea
4. Arteris Dahlan
5. Abidin Fikri
6. N. Falah Amru
7. Junimart Girsang
8. M. Rakyan Ihsan Yunus
9. Adisatrya Sulisto
10. Darmadi Durinto
11. Risa Mariska
12. Irine Yusiana Roba Putri
13. Cahrles Honoris
14. Imam Suroso
15. Dony Maryadi Oekon
Fraksi Partai Golongan Karya
1. Tantowi Yahya
2. Adies Kadir
3. Dodi Reza Alex Noerdin
4. Bambang Wiyogo
5. Daniel Mutaqin
6. Kahar Miuzakir
7. Dito Ganinduto
8. Hamka B Kady
9. M. Misbakhun
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
1. H. Irmawan
2. Rohani Vanath
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
1. Aditya Mufti Ariffin
2. MZ Amirul Tamim
3. Elviana
4. M. Arwani Thomafi
5. Dony A.M
Fraksi Nasional Demokrat
1. Taufiqulhadi
2. Amelia Anggraini
3. Choairul Muna
4. Ali Mahir
5. Donny I Priambodo
6. Hasan Aminudin
7. Tri Murny
8. Yayuk Sri Rohayuningsih
9. Achmad Amins
10. Hamdhani
11. Sulaiman Hanizal
Fraksi Hati Nurani Rakyat
1. Djhoni Rolindrawan
2. Fauzih H. Amro
3. Inas Nasrullah Zobir
(ase)
Cabut Revisi UU KPK, Demokrat Dekati PKS dan Gerindra
Butuh dukungan pemerintah dan mayoritas partai politik di DPR.
