- ANTARA/Irwansyah Putra
VIVA.co.id - Total dana desa di daerah-daerah petahana yang menyelenggarakan Pilkada mencapai Rp. 3.255.966.226.102. Angka itu disumbang oleh 146 daerah yang kepala atau wakil kepala daerah sedang mencalonkan kembali dalam Pilkada serentak.
Demikian data dari Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz.
"Melihat persoalan dana desa yang mengalami kendala terkait syarat penerimaan dan indikasi petahana memperlambat pencairan. Maka potensi pemanfaatan dana desa untuk kepentingan Pilkada harus dicegah sekuat-kuatnya," ujar Masykur melalui pesan singkatnya kepada VIVA.co.id, Rabu 7 Oktober 2015.
Untuk itu, Masykur berharap tanggungjawab Kementerian Desa dan pihak terkait agar program tersebut tuntas di bulan Desember.
Akan tetapi menurutnya tetap harus dipastikan penggunaannya agar tepat sasaran terutama untuk penanggulangan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan ekonomi lokal dan pembangunan sarana dan prasarana desa.
Ia mengingatkan, jangan sampai implementasi program dana desa menjadi alat mobilisasi petahana untuk mendapatkan manfaat terselubung.
"Program-program dana desa yang merakyat tidak boleh lantas diatasnamakan semata-mata kemurahan dan kebaikan hati petahana di masa kampanye Pilkada," terang Maskyur.
Masykur menambahkan, agar dana desa tidak ditumpangi oleh petahana untuk kepentingan Pilkada, maka harus banyak mata untuk mengawasinya.
Bawaslu, Kemendagri, PPATK dan KPK, menurutnya dapat saling berkoordinasi untuk mencegah uang triliunan rupiah ini tidak menjadi ladang penyelewengan. (ren)
