- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA.co.id - Menjelang HUT TNI ke-70, lembaga pegiat KontraS menilai Presiden Joko Widodo belum aktif mengawal agenda kebijakan TNI. Khususnya terkait menstrategikan model kepimpinan dan mengelola kebijakan-kebijakan strategis militer Indonesia.
Presiden dinilai lebih banyak menggunakan beberapa individu purnawirawan jenderal TNI sebagai penasihat dan sebagai jembatan untuk berkomunikasi dengan TNI. Dan hal itu dinilai masih terasa abstrak dalam kerangka analisa pertahanan sebuah negara.
Koordinator KontraS, Haris Azhar mengatakan ketidakaktifan presiden ini sedikit banyak dipengaruhi dengan ketiadaan latar belakang presiden dalam mengelola organisasi TNI.
"Peran presiden yang masih amat minim ini berbanding terbalik dengan upaya presiden dalam menyelesaikan persoalan ketegangan antara Polri vs KPK" kata Haris Azhar saat dihubungi, Minggu 4 Oktober 2015.
Menurut Haris, dalam 17 tahun terakhir, terjadi pasang surut relasi sipil-militer, khususnya dalam konteks bagaimana pemerintahan sipil secara strategis mampu menempatkan militer TNI sesuai dengan kerangka profesionalitas.
Pasca Reformasi 1998, tantangan tersebut kerap muncul di dalam setiap administrasi pemerintahan pasca era-Suharto.
"Hal demikian juga tidak terelakkan ketika di masa SBY. Agenda akuntabilitas TNI juga masih berjalan di tempat, dengan indikator masih masifnya praktik kekerasan aparat TNI di lapangan," ujar dia.
Seharusnya, kata Haris, Presiden Jokowi harus mampu menunjukkan kemampuannya mengontrol Militer Indonesia menuju Profesionalitas.
"Melainkan, cenderung menggunakan untuk tulang punggung politiknya" kata dia. (ren)
Jokowi Beber 'Mantra' RI di Forum Ekonomi Islam Dunia
Jokowi Dorong Pemberdayaan UMKM.
