Tragedi Mina

DPR: Tak Ada Pintu Darurat di Tempat Tragedi Mina

Jamaah haji dapat perawatan saat tragedi di Mina
Sumber :
  • REUTERS/Directorate of the Saudi Civil Defense/Handout via Reuters
VIVA.co.id
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
- Anggota Komisi VIII DPR RI, Adullah Fikri Faqih, mengungkapkan bahwa ternyata tidak ada pintu darurat di tempat peristiwa Mina. Sebelum peristiwa ini terjadi, Abdullah mengaku sudah melakukan lempar jumroh.

Pimpinan DPR Nilai Sudah Cukup Bukti Jadikan Ahok Tersangka

"Tidak ada
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR
emergency exit di titik tempat kejadian, tidak dijumpai. Sehingga terjadilah tragedi yang hampir sama dengan tahun 1990 di al Mu'aisim Mina," kata Fikri dalam pesan singkatnya kepada
VIVA.co.id
, Jumat, 25 September 2015.


Ia menyesalkan terulangnya kembali insiden Mina yang mengakibatkan 717 orang meninggal dunia dan 863 lainnya mengalami luka luka.


Menurut Abdullah, dalam tragedi ini banyak sekali kesalahan yang disebabkan karena kelalaian manusia. Selain tak adanya pintu darurat, panitia pelaksana juga tidak menjalankan tugasnya dengan baik.


"Peristiwa terjadi karena ada dua arus yang mau berangkat lempar jumrah dan jemaah yang sudah selesai lempar jumrah pada jalan yang sama. Biasanya banyak asykar yang melarang jemaah berlawanan arus. Entah kenapa kali ini jemaah bebas dua arah," kata Abdullah.


Abdullah yang saat ini masih berada di Mekah bersama Tim Pengawas Haji DPR RI menambahkan, seharusnya para ketua kelompok jemaah bisa menghindari peristiwa ini.


"
Raisusafar
(pemandu jalan) bergerak sendiri sendiri. Mereka tidak saling berkoordinasi," ujar Abdullah.


Selain itu, Abdullah menilai otoritas Arab Saudi terkesan tertutup. Ini yang menyulitkan Tim Haji Kementerian Agama, Tim Kedutaan Besar Indonesia dan lembaga lain mencari jemaah asal Indonesia yang menjadi korban tragedi Mina.


"Memang ribet untuk mengetahui berapa dan dari mana asal jenazah dan korban itu. Arab Saudi punya cara sendiri yang tidak mau diintervensi pihak manapun untuk proses identifikasi," ujar Abdullah.


Sampai saat ini, menurut Abdullah, otoritas haji Arab Saudi belum memberikan kabar resmi kepada pemerintah Indonesia. (ase)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya