Sumber :
- VIVA.co.id/ D.A. Pitaloka
VIVA.co.id
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyiapkan porsi anggaran untuk pencegahan lebih besar dibandingkan porsi anggaran untuk upaya penindakan. Dari anggaran tahun ini sekitar Rp800 miliar, 60 persen di antaranya digunakan untuk pos anggaran pencegahan. Divisi pencegahan juga memiliki lebih banyak pekerja sebagai investasi jangka panjang pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Sebagian (anggaran) lagi untuk menyelesaikan pembangunan gedung. Jadi biaya pencegahan memang lebih besar dibanding penindakan,” kata Direktur Pembinaan Jaringan Kerjasama Antar Komisi dan Instansi KPK, Sujanarko ditemui pada kampanye KPK di Universitas Brawijaya Malang, Senin, 21 September 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
KPK Periksa Keponakan Surya Paloh
“Sebagian (anggaran) lagi untuk menyelesaikan pembangunan gedung. Jadi biaya pencegahan memang lebih besar dibanding penindakan,” kata Direktur Pembinaan Jaringan Kerjasama Antar Komisi dan Instansi KPK, Sujanarko ditemui pada kampanye KPK di Universitas Brawijaya Malang, Senin, 21 September 2015.
Sujanarko mengatakan anggaran itu diperuntukkan berbagai kegiatan pencegahan. Kampanye
roadshow
di daerah, kampanye menggunakan media daring lewat website KPK, serta berbagai kampanye di jalan seperti spanduk, banner, baliho, modul serta sejumlah kendaraan seperti bus dan elf yang berkeliling di beberapa tempat, salah satunya seperti di Taman Cikapundung di Bandung, Jawa Barat.
Tingginya anggaran pencegahan menurutnya lantaran tindakan pencegahan melibatkan banyak orang dengan mobilitas yang tinggi. Dari sekitar 1.100 pegawai di KPK, 300 di antaranya ada di bagian penindakan, sementara 800 sisanya berada di bidang pencegahan.
Kampanye pencegahan dilakukan menyasar generasi muda. Strategi itu diharapkan mampu berdampak positif pada antikorupsi di era ketika mereka menjadi pemimpin.
"Saat ini pelaku korupsi sebagian besar adalah kepala daerah dan wakil rakyat, suatu saat jika generasi muda ini tumbuh, mereka akan menjadi pahlawan anti korupsi,” sebutnya.
Meskipun, KPK saat ini belum memiliki metode ukur baku untuk melihat dampak kampanye yang telah dilakukan sejak tahun 2012. Namun, rencananya KPK akan membuat metode ukur menggunakan pendekatan
Taksonomi Bloom
. Dengan pendekatan itu, dampak kampanye di setiap level kegiatan bisa dinilai secara bertahap.
"Ini masih kami rencanakan untuk mengetahui dampak kampanye ini sejak dini,” ucapnya.
Halaman Selanjutnya
Sujanarko mengatakan anggaran itu diperuntukkan berbagai kegiatan pencegahan. Kampanye
