Ganjar Tantang Menteri Marwan Bongkar Korupsi Dana Desa

Sumber :
  • VIVA.co.id/Dwi Royanto
VIVA.co.id - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, meminta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar, tak berspekulasi tentang dugaan penyimpangan dana desa yang dimanfaatkan untuk kepentingan pilkada.
KPK Akan Buat Aplikasi untuk Awasi Dana Desa

Gubernur mengaku tak akan melindungi jika ada bupati/wali kota di daerahnya yang menyelewengkan dana desa. Dia pun berharap Menteri Marwan tak ragu membongkar atau mengungkap identitas kepala daerah jika mereka terbukti menyelewengkan dana desa. Itu penting agar masyarakat tak menduga-duga sehingga muncul aneka tuduhan yang tak sesuai kenyataan.
Sambangi KPK, Menteri Desa Minta Bantu Awasi Dana Desa

"Kalau Pak Marwan melihat itu, bongkar saja; di kabupaten mana, di provinsi mana, yang dipakai untuk kepentingan politik, agar publik tak dibuat spekulasi," kata Ganjar di Semarang, Jumat, 11 September 2015.
Perangkat Pemerintah di Bengkalis Atur Perampokan Dana Desa

Menurut Ganjar, sekarang masih terlalu dini untuk menuduh lambatnya pencairan dana desa di sejumlah daerah karena dimanfaatkan untuk praktik politik. Menurutnya, banyak daerah yang belum mencairkan dana desa karena terganjal masalah administrasi.

"Masalah mandek di kabupaten/kota itu harus dicek benar: apa karena urusan politik atau administrasi," ujarnya.

Ganjar pun sempat mengkroscek langsung di sejumlah daerah terkait dana desa itu. Hasilnya, banyak kepala desa yang belum menerima dana desa karena mengaku proses administrasi yang cukup sulit.

"Kemarin saya cek di Kebumen; saya tanya siapa yang belum mencairkan, kemudian kenapa belum mencairkan. Jawabnya karena administrasi kami belum selesai," katanya.

Politikus PDIP itu mengusulkan agar masalah kesulitan pencairan dana desa harus segera disikapi pemerintah pusat. Utamanya mempermudah proses pencairan. Salah satunya bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kejaksaan untuk membuat sistem akuntansi keuangan desa agar lebih mudah dilaporkan.

"Soalnya mencatat saja banyak yang enggak bisa. Meski sebagian besar sudah dicairkan, tapi sebagian besar belum, karena administrasinya. Jadi mudahkan administrasinya," katanya.

Menteri Marwan sebelumnya menyebut modus ada kepala desa yang bermain-main dengan dana desa itu dengan menunda menyalurkannya. Menteri mengklaim dana desa dari pemerintah pusat sudah tersalurkan seratus persen ke kabupaten dan kota.

"Ada beberapa yang nakal, sengaja disandera dana itu, enggak disalurkan ke desa-desa, deal (setuju bertransaksi) dululah sama kadesnya, itu ada juga," kata Marwan.
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya