- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VIVA.co.id - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) kasus Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, Tanjung Priok Jakarta Utara.
Wacana Pansus Pelindo II ini menyeruak setelah pencopotan Komisaris Jenderal Budi Waseso sebagai Kabareskrim. Pencopotan tersebut diduga terkait penggeledahan penyidik Bareskrim di kantor Pelindo II.
Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti menyambut baik wacana tersebut. Apalagi, kata Badrodin, jika Pansus DPR nantinya membantu menemukan adanya penyimpangan yang terjadi di Pelindo II.
"Kalau misalnya itu ikut membantu kami, artinya melihat adanya penyimpangan, tentu kami akan merasa terdukung," kata Badrodin Haiti di Jakarta, Kamis 10 September 2015.
Menurut Kapolri, Pansus Pelindo II ini nantinya bisa membantu Polri dalam hal mendukung tambahan data dan alat bukti, sehingga penyidik Polri bisa segera melengkapi alat bukti dan menyelesaikan kasus tersebut.
"Artinya, itu yang saya artikan kita mendukung kalau kita juga punya akses menemukan pelanggaran itu," ujar Badrodin.
Tapi, Badrodin sendiri tidak akan asal memberikan data kepada pansus tersebut. Sebab ada data yang sifatnya rahasia, dan ada juga yang tidak boleh diserahkan ke pihak lain.
"Materi yang sifatnya hasil penyidikan kan nggak bisa dipublish. Hal yang tidak terkait rahasia penyidikan boleh saja," kata dia.
Kapolri membantah keberadaan Pansus di DPR ini disebut telah melakukan intervensi dalam mengusut perkara kasus korupsi di Pelindo II.
"Ya nggak loh. Intervensi apanya. Keputusan kan tetap diambil sama Polisi. Pidana tersangka itu kan otomatis urusannya penyidik bukan pansus," katanya. (ase)
