e-Voting Diujikan di Pilkada 2017

," kata Tjahjo di gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Selasa, 8 September 2015.

Kemendagri berharap, hasil uji coba penerapan

pada pilkada serentak 2017 bisa didukung DPR dan KPU.

"Dicoba dulu, kalau ini nanti berhasil, ya, 2019 mudah-mudahan bisa

. Harusnya sudah bisa, setelah data kependudukan siap, perangkat-perangkat semuanya juga siap," kata Tjahjo.

Menurut Tjahjo, penerapan sistem pemungutan suara online bahkan tidak memerlukan aturan tambahan. Yang terpenting, katanya, agar Indonesia bisa menjadikan India sebagai rujukan pelaksanaan

 

"Tidak ada, saya kira wakil ketua DPR juga sudah menyampaikan untuk mencermati yang ada di India, jumlah penduduknya besar, tapi pemilihannya bisa efektif dan transparan," ungkapnya.

Melalui kerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Tjahjo meminta agar teknologi pemilihan berbasis elektronik atau

bisa ditingkatkan dengan membuat sistem yang lebih efektif dan akurat. Sehingga ke depan e-voting bisa diterapkan secara maksimal dan menyeluruh pada pilkada, pileg (pemilihan legislatif), maupun pilpres (pemilihan presiden).

"Daripada kita ambil teknologi India, kalau teknologinya bisa dibuat oleh BPPT kan lebih bagus. Kalau soal studi banding ke India itu urusan BPPT. Saat ini kami minta dukungan dulu bagaimana pilkada 2015, nanti akan kami coba di beberapa daerah di  2017, kalau DPR mendukung,

, jalan terus," ucap menteri asal PDI Perjuangan tersebut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan sistem pemungutan suara elektronik bisa diterapkan pada pemilihan umum (Pemilu) 2019. Jokowi beralasan, sistem elektronik bisa membuat pemilu terselenggara dengan lebih baik dan lebih efisien.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sendiri memperkenalkan sistem tersebut pada pameran dan seminar 'Indonesia Menjawab Tantangan Masa Depan' yang diselenggarakan oleh salah satu perkumpulan relawan Jokowi-JK di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 6 September 2014 lalu.

Hingga saat ini BPPT baru mengujicoba sistem tersebut di beberapa pemilihan kepala desa saja. Sistem ini dipercaya bisa mempercepat proses pemungutan suara di dalam bilik suara tenpa mengabaikan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil (Luber) dalam pemilu.