- VIVA.co.id/Banjir Ambarita
VIVA.co.id - Pelarangan pelaksanaan salat Idul Adha di Tolikara, Papua, sempat ada. Karena itu, Kemenkopolhukam menggelar rapat bersama dengan tokoh agama dan pejabat terkait di Papua di Jakarta beberapa waktu lalu.
Sesuai yang diterima Ustaz Ali Muchtar, Imam Masjid Baitul Muttaqin, Tolikara, Papua, undangan rapat yang digelar pada Jumat, 4 September 2015, adalah rapat koordinasi pelaksanaan salat Idul Adha di Tolikara.
Dalam rapat tersebut, sejumlah tokoh GIDI menyampaikan keinginan masyarakat di Tolikara agar dua pemuda yang menjadi tersangka dalam kerusuhan di Tolikara saat pelaksanaan salat Idul Idul Fitri lalu dibebaskan.
Mereka juga minta GIDI yang ada di Solo dibuka kembali agar masyarakat dapat menjalankan ibadah seperti biasa. Selain itu, ada ancaman pelaksanaan salat Idul Adha tidak dijamin keamanannya bila dua pemuda yang ditahan Polda Papua itu tidak dibebaskan.
"Mereka juga minta penyelesaikan insiden Tolikara diselesaikan dengan jalan perdamaian adat," kata Ustaz Ali saat berbincang dengan VIVA.co.id, Senin 7 September 2015.
Namun keinginan ini tidak dapat diputuskan, karena Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan masih ada di Medan dan tidak dapat mengikuti rapat.
Ali menambahkan, rapat itu dihadiri oleh dirinya sendiri sebagai tokoh Muslim, Ketua Tim Pemulihan Tolikara, Edi Tasek, Pendeta Gereja Injili di Indonesia (GIDI) Imanuel Ginungga, Kapolres Tolikara Ajun Komisaris Besar Musa Korwa, Anggota DPRD Tolikara.
"Ada Dir Intelkan Polda Papua, Yakobus Marzuki, Sesmenko Polhukam Mayjen TNI Eko Wiratmoko," kata Ustaz Ali Muchtar.
Selain itu, kata Ali, GIDI juga meminta agar insiden Tolikara diselesaikan secara adat, bukan melalui hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini. Karena tidak ada Menkopolhukam, para delegasi Tolikara diminta menemui Luhut Panjaitan di rumahnya pada keesokan harinya.(ase)
Pemerintah Diminta Tak Diskriminasi Umat Islam
Umat Islam cenderung diperlakukan tidak adil oleh Pemerintah.
