Sumber :
VIVA.co.id
- Menghadapi ekonomi sulit yang ditandai dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta pemerintah di daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota untuk memaksimalkan APBD dan APBN yang ada.
"Kita minta pemerintah daerah untuk memperbesar serapan anggaran di daerah masing-masing. Jika pemerintah daerah lebih besar menyerap anggaran maka hal itu akan menimbulkan efek yang baik bagi perputaran ekonomi," kata Zulkifli Hasan kepada pers usai membuka sosialisasi Empat Pilar MPR kepada KNPI Sumatera Barat di Padang, Selasa 1 September 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Soal Pilkada Kembali ke DPRD, Ini Kata Ketua MPR
"Kita minta pemerintah daerah untuk memperbesar serapan anggaran di daerah masing-masing. Jika pemerintah daerah lebih besar menyerap anggaran maka hal itu akan menimbulkan efek yang baik bagi perputaran ekonomi," kata Zulkifli Hasan kepada pers usai membuka sosialisasi Empat Pilar MPR kepada KNPI Sumatera Barat di Padang, Selasa 1 September 2015.
Menurut Zulkifli, penyerapan anggaran pemerintah provinsi, kabupaten dan kota masih sangat rendah. "Untuk DKI Jakarta penyerapan APBD masih 18 persen. Di daerah lain ada yang 20 persen, 30 persen, paling besar 40 persen," ujarnya.
Zulkifli menambahkan penyerapan anggaran akan menimbulkan dampak bagi pertumbuhan ekonomi di daerah. "Pembangunan akan berjalan, banyak orang bekerja dan banyak uang beredar sehingga memutar roda perekonomian," jelasnya.
Zulkifli menegaskan kepala daerah tidak perlu takut. "Ketakutan-ketakutan tidak perlu terjadi, yang penting ikhlas untuk membangun daerahnya dan semua ingin membangun tidak boleh takut," tandasnya.
Zulkifli mengatakan, bahwa kita sedang membutuhkan dana membangun, apalagi ekonomi sedang sulit. Oleh karena itu, kita harus menjaga keamanan dan kestabilan di negeri ini agar orang nyaman berusaha. “Sekali lagi, kita menghadapi ekonomi yang tidak menentu akibat situasi ekonomi dunia seperti ini," tutupnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut Zulkifli, penyerapan anggaran pemerintah provinsi, kabupaten dan kota masih sangat rendah. "Untuk DKI Jakarta penyerapan APBD masih 18 persen. Di daerah lain ada yang 20 persen, 30 persen, paling besar 40 persen," ujarnya.
