Ketua MPR Membuka Sosialisasi Empat Pilar di KNPI Sumbar

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan
Sumber :
VIVA.co.id
Soal Pilkada Kembali ke DPRD, Ini Kata Ketua MPR
- Ketua MPR Zulkifli Hasan membuka sosialisasi Empat Pilar MPR RI (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) yang diadakan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DPD Sumatera Barat di Padang, Selasa 1 September 2015.

Bom Sarinah, Ketua MPR Nilai Aparat Tak Kecolongan

Sosialisasi diikuti sekitar 200 lebih peserta dari kalangan pemuda, karang taruna, dan organisasi kepemudaan lainnya. Narasumber sosialisasi ini adalah Intsiawati Ayus (Kelompok DPD).
Zulkifli Hasan: Posisi Ketua DPR Hak Golkar, Kita Hormati


Ketika membuka sosialisasi, Zulkifli mengatakan Indonesia sejak 70 tahun lalu sudah sepakat tidak mempermasahkan suku, agama, golongan atau kelompok. "Kalau sekarang ada masalah baik internal maupun eksternal agama kemudian rebut, misalnya perbedaan penentuan Idul Adha, itu tidak Pancasilais. Mundur jauh sebelum 18 Agustus 1945," katanya.


Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia, kata Zulkifli, bukanlah masalah SARA. Tantangan bangsa Indonesia adalah membangun sumber daya manusia.


Menurut Zulkifli, Indonesia memang kaya sumber daya alam, tapi pendapatan per kapita kalah dengan Singapura yang tidak memilki kekayaan alam. Pendapatan per kapita Singapura sudah mencapai US$55.000 (Rp800 juta). Pendapatan per kapita Indonesia hanya Rp45 juta. "Padahal Singapura tidak punya apa-apa. Sumber daya alam tidak begitu penting lagi," katanya.


Tantangan Indonesia adalah membangun sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga bisa bersaing dengan bangsa lain. "Bila berhasil maka bisa mengurangi pengangguran dan kemiskinan, pada gilirannya memakmurkan negara," kata Ketua Umum PAN itu.


Menyinggung sistem ketatanegaraan, Zulkifli menyebut Presiden Joko Widodo berpidato sebanyak tiga kali di parlemen. "Ini baru pertama kali terjadi di Indonesia, di tempat lain tidak ada. Untung presidennya baik," katanya.


Zulkifli meminta KNPI ikut menyumbangkan pemikiran mengenai sistem ketatanegaraan. "Di MPR ada Lembaga Pengkajian, pemikiran dari KNPI bisa disalurkan melalui lembaga ini," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya