- M Iqbal
VIVA.co.id - Majelis Rakyat Indonesia (MARI) mengajak seluruh masyarakat menuntut Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mundur dari jabatannya. Desakan itu disampaikan lantaran selama sepuluh bulan pemerintahan berjalan, keduanya belum dapat menyejahterakan masyarakat. MARI menuding, kebijakan pemerintahan kini bertentangan dengan nilai kemasyarakatan.
Melalui pernyataan sikap yang diteken Eggi Sudjana dan Yusuf AR itu juga menuding kebijakan Presiden Joko Widodo terkait liberalisasi harga BBM premium sangat menyengsarakan rakyat dan bertentangan dengan prinsip perekonomian pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.
Pernyataan sikap politik yang disebarkan bersamaan momen demonstrasi buruh, Selasa, 1 September 2015 ini juga menilai, kebijakan Joko Widodo membangun kereta api cepat Jakarta-Bandung adalah proyek mercusuar. Hal itu dianggap bertentangan dengan prinsip 'Ambeg Paramaarta.'
MARI menganggap, kebijakan Jokowi sangat liberal, menegasi dan mengurangi hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak seperti tertuang pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945.
Terakhir, MARI menilai kebijakan pembangunan pembangkit tenaga listrik 35.000 MW yang diberikan kepada swasta asing dan domestik bertentangan dengan pasal 33 ayat 2 UUD 1945.
Buruh menolak menggelar aksi di Monas dan mulai memadati kawasan di depan Istana Negara, Jakarta, Selasa 1 September 2015. Begitu tiba, buruh langsung menggelar orasi.
Hari ini, ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara. Serikat Pekerja Nasional (SPN) misalnya, mengerahkan 5.000 anggotanya dari DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Berbeda dengan demo sebelumnya, kali ini demonstrasi buruh dilengkapi pos kesehatan, sembilan mobil ambulans, dan 27 tenaga medis.
(mus)
Terkait Demo, Hindari Stasiun Juanda dan Gondangdia
Penumpang naik hingga 400 persen.
