- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo mengeluhkan rendahnya penyerapan anggaran di daerah untuk APBN. Tapi pengamat memandang rendahnya penyerapan itu juga karena Jokowi tidak tegas.
Pengamat birokrasi dan kebijakan publik, Medrial Alamsyah, mengatakan, rendahnya penyerapan anggaran ini juga dikarenakan kurang kerasnya Presiden Jokowi terhadap kepala daerah mengenai penyerapan anggaran yang rendah.
"Saya ambil contoh, soal Ahok. Ahok secara terbuka bilang, saya tidak peduli penyerapan anggaran rendah daripada dikorupsi," ujar Medrial di Jakarta, Sabtu 29 Agustus 2015.
Menurutnya, justru itulah tantangan yang dihadapi seorang kepada daerah, bagaimana memaksimalkan penggunaan anggaran tapi tetap peruntukan dan sasarannya.
"Tentu saja kita tidak mau anggaran yang diserap itu dikorupsi, tetapi itulah tugas seorang pemimpin, supaya penyerapan anggaran itu, sesuai yang direncanakan di satu sisi, kemudian di sisi lain tidak dikorupsi, minimalisirlah," kata dia.
Medrial menambahkan, hal ini sangat penting diperhatikan oleh semua kepala daerah. Ia pun mengkritik Jokowi yang tidak menegur Ahok terkait penyerapan anggaran DKI Jakarta yang rendah.
"Kalau contohnya kayak kasus ahok, harusnya Jokowi keras juga menegur atau siapa pun kepala daerah yang lain. Jakarta kan dilihat se-Indonesia, Jakarta hanya 18,85 persen penyerapan anggarannya," tutur dia.
Medrial mengingatkan kepada Jokowi jika tidak memberi perhatian khusus, maka itu merupakan sinyal buruk.
"Dalam leadership beliau berarti tidak kok penyerapan anggaran rendah, padahal di sisi lain, dia nyebut kita ada masalah dengan penyerapan anggaran, nah ini peringatan untuk Jokowi, dia harus mengeluarkan sinyal leadership yang keras, terhadap siapa pun yang menyepelekan penyerapan anggaran," tutur dia.
Tunjangan PNS Naik, Belanja Pegawai 2015 Melonjak
Tunjangan kinerja PNS naik berkisar Rp1,9 juta sampai Rp22 juta.
