- Bayu Nugraha Januar
VIVA.co.id - Kepala Bareskrim Mabes Polri, Komjen Budi Waseso turun langsung, saat penggeledahan di ruangan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo), Richard Joost Lino, Gedung IPC kompleks Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
"Ini masalah dwelling time, terutama Pelindo II," kata Komjen Budi Waseso, Jumat 28 Agustus 2015.
Pengadaan mobile crane, yang menjadi fokus penggeledahan oleh penyidik dari Bareskrim Mabes Polri. Kata Kombes Buwas, pengadaan barang dan jasa itu, justru tidak memberikan manfaat pada pelayanan.
"Dan ternyata pelayanan tidak dilakukan dengan baik, sehingga terjadi keterlambatan," katanya.
Dia mengatakan, sebenarnya kasus ini sudah dilaporkan lama. Hanya saja, pihaknya masih melakukan penelusuran terlebih dahulu.
"Sudah kita temukan alat bukti-bukti awal, sehingga kita lakukan penggeledahan hari ini," jelasnya.
Buwas belum bisa memastikan, siapa yang terlibat di dalamnya. Namun, diakuinya, ruang Dirut RJ Lino juga dilakukan penggeledahan, dan disita sejumlah dokumen.
"Sekarang sedang evaluasi penelusuran oleh tim," katanya.
Sebelumnya, Dirtipideksus Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Victor Simanjuntak, mengatakan kasus ini terkait pengadaan 10 unit mobile crane dan WWC. Dalam pengadaannya, diduga ada unsur pencucian uang dan mengarah ke korupsi.
"Sepuluh mobile crane sejak 2013, pengadaan itu sampai sekarang belum digunakan," kata Victor.
Dia mengatakan, setelah diteliti, ternyata mobile crane itu tidak dibutuhkan. Sehingga, sejak perencanaan tidak benar dan tidak memberikan keuntungan dan kelancaran dalam bongkar muat di pelabuhan.
"Nilainya, kira-kira khusus mobile crane Rp45,6 miliar," katanya.
Sementara itu, alat itu adalah kerja sama dengan salah satu perusahaan di China. Lanjut dia, pengadaan itu harusnya dilakukan di delapan pelabuhan. Tetapi, ada beberapa yang tidak digunakan dan mangkrak di Tanjung Priok.
Delapan pelabuhan itu adalah pelabuhan Bengkulu, Teluk Bayur, Palembang, Banten, Pontianak, Panjang, Jambi, dan Cirebon. Namun, belum ada pihak-pihak yang bisa diseret sebagai tersangka.
"Nanti, pejabat terlibat setelah kita teliti dokumen, saksi-saksi nanti kita akan tentukan siapa yang terlibat," jelasnya. (asp)
PDIP Bahas Nama Budi Waseso untuk Pilkada Jakarta
Sekretaris Jenderal mengelak menjawab soal nama Risma.
