Sumber :
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA.co.id -
Presiden Joko Widodo berencana membuat surat edaran kepada kepala daerah tentang diskresi kebijakan dan administrasi. Surat itu menjamin kebijakan kepala daerah terkait serapan anggaran tidak bisa diproses hukum.
Ketua DPR, Setya Novanto, mendukung rencana tersebut. Menurut dia, kebijakan itu akan membuat kepala daerah lebih bisa konsentrasi bekerja.
Baca Juga :
Jokowi Salat Jumat di Bandara Soekarno-Hatta
Ketua DPR, Setya Novanto, mendukung rencana tersebut. Menurut dia, kebijakan itu akan membuat kepala daerah lebih bisa konsentrasi bekerja.
Baca Juga :
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Puji Jokowi
"Kebijakan Presiden untuk penyerapan lebih tinggi," kata Novanto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2015.
Novanto menjelaskan DPR berharap penyerapan di daerah berhasil. Oleh karena itu, perlu diimbangi dengan kebijakan dari Presiden.
"Presiden ingin penyerapan berhasil baik. Sudah ketemu para Gubernur," katanya.
Terkait tanggapan mengenai edaran presiden ini menjadi sebuah intervensi hukum, Novanto enggan menanggapi. Dimana surat edaran ini masih diangap sebagai wacana.
"Kita lihat nanti," tuturnya.
Novanto melihat niat positif di belakang semua wacana surat edaran Presiden.
"Kita ingin negara berkembang. Presiden ingin kebijakan semuanya bergandengan agar bisa kondusif," kata dia. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kebijakan Presiden untuk penyerapan lebih tinggi," kata Novanto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2015.