Sumber :
- VIVA.co.id/Bayu Yanuar Nugraha
VIVA.co.id - Sebanyak 92 pejabat Kepolisian Daerah se-Indonesia mendapatkan pelatihan khusus tentang penyidikan perkara atau kasus pidana yang terjadi sepanjang hajatan pilkada serentak tahun 2015. Mereka adalah para perwira menengah yang menjabat wakil direktur di Polda masing-masing.
Para perwira berpangkat komisaris polisi, ajun komisaris besar polisi, dan komisaris besar polisi itu diberi pelatihan khusus tentang penanganan perkara yang mungkin terjadi dalam pilkada. Misalnya, praktik politik uang (money politic), penyuapan, korupsi, dan bentuk pidana umum lain. Pelatihan digelar di Jakarta pada 26-27 Agustus 2015.
Baca Juga :
Ahok Tak Sudi Disebut Petugas Partai
Komisaris Besar Polisi Rudi Setiawan, Kepala Subdirektorat IV Tindak Pidana Umum, Politik dan Dokumen Mabes Polri, menjelaskan bahwa pelatihan itu sebagai bagian dari tugas Polri dalam mengawal hajatan pilkada. Polri berkepentingan seluruh potensi pelanggaran hukum diproses sesuai peraturan perundangan.
Baca Juga :
KPUD DKI Akui Syarat Jalur Independen Sulit
Menurutnya, pilkada yang berjalan tertib dan lancar serta sedikit pelanggaran hukum, dapat diasumsikan semua pihak telah mematuhi seluruh peraturan dan demokratis. Pilkada yang demikian merupakan jaminan dapat melahirkan pemimpin daerah yang mampu mengemban amanat rakyat.
"Itu peran yang kita ambil, di mana tugas Polri dalam pemilihan ini, selain pengaman, yaitu melakukan penegakan hukum," kata Rudi di Jakarta pada Kamis, 27 Agustus 2015.
Polri, kata Rudi, bertanggung jawab juga pada pelaksanaan tahapan-tahapann pilkada, misalnya, jadwal kampanye calon, pemasangan spanduk, dan atribut partai. Polri juga harus bersikap netral alias tidak berpihak dalam pilkada ini.
"Seperti yang sudah disampaikan Bapak Kapolri, penegak hukum harus netral. Kalau penegak hukum tidak netral, hasilnya tidak baik. Itu pesan beliau," ujarnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Itu peran yang kita ambil, di mana tugas Polri dalam pemilihan ini, selain pengaman, yaitu melakukan penegakan hukum," kata Rudi di Jakarta pada Kamis, 27 Agustus 2015.
