Anggota DPR: Pendidikan Islam Minim Perhatian Pemerintah

peradi berikan santunan kepada 250 anak yatim
Sumber :
  • VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
- Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, dianggap belum sepenuhnya mengakomodasi pendidikan Islam di Indonesia. Perhatian pemerintah sangat minim.

Pimpinan DPR Nilai Sudah Cukup Bukti Jadikan Ahok Tersangka

Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ledia Hanifa.
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR


"Ini semua tergantung
goodwill
dari pemerintah dalam hal ini Kemenag. Sudah saatnya pemerintah lebih memperhatikan pendidikan agama," kata Ledia di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 24 Agustus 2015.


Menurut anggota dari daerah pemilihan Jawa Barat I (Kota Bandung dan Kota Cimahi), minimnya perhatian ini bisa dilihat dari politik anggaran bagi madrasah masih bermasalah.


Padahal, pendidikan Islam ini sangat penting untuk generasi bangsa. Anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur pendidikan Islam harus ditingkatkan. 


"Operasional sekolah saja masih mengalami banyak masalah. Kita harus lebih mendorong keberpihakan anggaran kepada madrasah," ujar Ledia.


Dia mengatakan, 85 persen madrasah di Indonesia dikelola pihak swasta. Tapi, anehnya, madrasah-madrasah tersebut justru tidak mendapat bantuan dari pemerintah.


Dengan alokasi anggaran yang nihil itu, dan bertumpu pada swasta, maka infrastrukturnya juga memprihatinkan. Menurut dia, ini akan berbahaya bagi keselamatan anak didik. 


"Karena minimnya anggaran, infrastrukturnya pun memprihatinkan. Di Kota Tarakan, ada madrasah yang tidak memiliki tangga dari lantai satu ke lantai tiga," ujar Ledia.
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya