Tim Pengawas Penyerapan Anggaran Tak Masuk Akal

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id
Ahok Tuduh Ada Anak Buahnya Sengaja Gagalkan Pemerintahan
- Aktivis antikorupsi, yang juga President Religion for Peace Asia and Pacific Youth Interfaith Network (RfP-APYIN), Dahnil Anzar Simanjuntak, menilai alasan pemerintah membentuk tim pengawas agar kepala daerah berani menggunakan anggaran dan tak takut dituduh korupsi, tidak masuk akal.

Disindir Jokowi Soal Anggaran, Ini Kata Gubernur Aher

Dahnil menilai, rendahnya penyerapan anggaran oleh pejabat daerah bukan karena takut dijerat pasal korupsi.
DPR Kurangi Kunjungan Luar Negeri, Pangkas 139 Miliar Rupiah


"Alokasi anggaran sudah berpotensi korup dan rente sejak dianggarkan di DPRD, perilaku rente titip proyek, potongan yang melibatkan eksekutif dan legislatif sudah berlangsung sejak perencanaan ketika menyusun RAPBD," kata Dahnil, kepada
VIVA.co.id
, Senin 24 Agustus 2015.


Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah ini mengatakan, anggaran yang tidak keluar itu sengaja dipendam pemerintah daerah.


"Karena mereka tahu persis bila direalisasikan akan berpotensi korupsi maka mereka takut, jadi bukan karena ada ancaman dikriminalisasikan kasus korupsi," jelasnya.


Dari banyak kasus, lanjut dia, hanya sedikit kasus pejabat yang ditangkap karena dikriminalisasi. "Faktanya memang sebagian besar mereka korupsi. Jadi, bagi saya logikanya jangan dibalik," ujar Dahnil.


Dengan adanya tim yang digawangi Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi tiap-tiap daerah, Dahnil menilai hal ini justru memberikan perlindungan bagi pejabat. "Melalui imunitas hukum," ucapnya.


Seharusnya, lanjut Dahnil, pemerintah seharusnya memperbaiki pola pengawasan yang dilakukan KPK, Kejaksaan dan aparatur hukum lainnya sejak proses penyusunan anggaran.


Dengan syarat, aparatur penegak hukum seperti Kejaksaan dan lain-lainnya, tidak menciptaakan praktek korupsi baru. "Membersihkan ya harus dengan sapu yang juga bersih," katanya.


Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengumpulkan institusi penegak hukum hukum, serta para kepala daerah untuk membahas pelambatan ekonomi. Jokowi menekankan kepada para kepala daerah agar tidak takut menggunakan anggaran pembangunan.


Menurut Jokowi, sampai akhir Agustus ini, penyerapan anggaran baru 20 persen. Presiden meminta semua kepala daerah, kepolisian dan kejaksaan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi dengan percepatan penyerapan anggaran untuk pembangunan.


"Artinya, kalau belanja,
spending goverment
baik di APBN, APBD, belanja di BUMN, belanja swasta nasional dan asing bisa bergerak. Itulah yang akan berikan pertumbuhan pada ekonomi," ujar Jokowi.


Meski begitu, Jokowi meminta kepada para kepala daerah, kepolisian dan kejaksaan bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. "Semua kita sudah berikan garis, kemudian ada yang masih di luar garis," ucapnya

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya