- VIVA.co.id/ Mohammad Nadlir
VIVA.co.id - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan pemerintah telah menggelontorkan dana sekitar Rp13,9 triliun untuk wilayah perbatasan. Dana yang dikelola melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) itu berkurang dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp16 triliun.
Ditegaskan Mendagri, Selasa 18 Agustus 2015, penurunan anggaran perbatasan, lantaran saat ini pemerintah mengalirkannya melalui dana transfer daerah.
"Anggaran kementerian memang dikurangi, tetapi besar di daerah. DAK (dana alokasi khusus) dan DAU (dana alokasi umum) ditambah, ada lagi dana desa juga," ujar Tjahjo.
Khusus untuk kawasan perbatasan Kalimantan Utara, pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp1,4 triliun. Alokasi tersebut, bersumber dari wilayah BNPP, ditambah dengan dana APBD setempat dan dana transfer pemerintah pusat. Rencananya, anggaran itu akan dialokasikan pada pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan.
"Kurang lebih Rp900 miliar buat jalan saja, total bangun lainnya menata BTS dan lainnya itu total Rp1,4 triliun," ujar Penjabat Gubernur Kalimantan Utara, Triyono Budi Sasongko.
Ada pun dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, khususnya Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional akan dibangun jalan baru di Kalimantan Utara sepanjang 671,60 kilometer. Dari angka tersebut, akan direalisasi sekitar 396,48 kilometer dengan sisa 275,12 kilometer.
Baca juga:
Percepatan pembangunan di wilayah perbatasan menjadi program prioritas pemerintah untuk tiga tahun ke depan. Pembangunan yang dianggarkan hingga triliunan rupiah itu ditargetkan berupa perbaikan akses jalur darat seperti pengaspalan, pembangunan jaringan akses telekomunikasi, dan infrastruktur lain.
Hal lain yang juga menjadi sorotan pembangunan di kawasan perbatasan adalah perbaikan menyeluruh pos-pos perbatasan Indonesia dengan negara lain. Sebab, pos perbatasan menjadi pintu paling strategis untuk akses keluar masuk ke negara tetangga.
"Bapak Presiden mintanya cara apa pun yang penting bisa lebih baik, gerbangnya, pelayanannya, infrastrukturnya, dan membuat masyarakat sekitar betah," ujar Tjahjo di Tarakan, Kalimantan Utara. (asp)
Kemendagri Sosialisasi PP Tentang Perangkat Daerah
Agar pemerintah bisa berjalan lebih efektif dan efisien ke depannya
