Presiden Singgung Kinerja Lembaga Legislatif dan Yudikatif

Pelaksanaan fungsi legislasi DPR dilakukan selaras dengan arah pembangunan hukum nasional dan berkorelasi positif dengan rencana kebijakan pembangunan politik hukum nasional.

Menurut Presiden, pelaksanaan fungsi anggaran DPR dilakukan dengan memperhatikan sistem ekonomi nasional, yaitu sistem ekonomi yang berdikari.

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR juga diarahkan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang, keuangan negara, dan kebijakan pemerintah yang lebih efektif dan efisien.

DPD juga telah bekerja dengan baik untuk menjadi penyalur aspirasi dan kepentingan pembangunan daerah sehingga postur APBN semakin berpihak ke daerah.

"Aspirasi DPD untuk meningkatkan alokasi anggaran ke daerah memperoleh dukungan penuh dari Pemerintah," katanya.

Lahirnya beberapa undang-undang seperti UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan inisiatif DPD RI.

Begitu juga dengan usulan RUU tentang Wawasan Nusantara yang sekarang masuk Prolegnas 2015. Selain itu, DPD aktif dalam mendorong kerja sama bilateral maupun multilateral.

Dalam hal pemeriksaan keuangan, BPK selama ini telah mendorong pemerintah pusat dan daerah meningkatkan kualitas dan akuntabilitas keuangan negara.

"Sebagai lembaga negara, BPK telah bekerja cermat dan selalu memastikan pengelolaan keuangan negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, kini BPK semakin meningkatkan prioritas pemeriksaannya pada program-program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi, efektivitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, mengenai penegakan hukum, Mahkamah Agung juga telah meningkatkan pelaksanaan empat misinya, yaitu menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Selain itu, Mahkamah Agung juga telah melakukan terobosan dalam penanganan perkara dengan membuat standar waktu yang jauh lebih cepat untuk sebuah perkara dikirim kembali ke pengadilan pengaju, dan implementasi sistem kamar untuk memastikan konsistensi putusan.

"Dengan langkah ini, kinerja penanganan perkara di MA terus menunjukkan hasil positif," katanya.

MA juga telah melakukan perampingan kepemimpinan, keterbukaan informasi, dan memberikan akses yang lebih baik terhadap pencari keadilan.

Kepala Negara memuji pula kinerja Mahkamah Konstitusi. Lembaga itu telah menuntaskan tugas konstitusionalnya untuk mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilu anggota lembaga perwakilan dengan berkualitas dan tepat waktu.

"Putusan Mahkamah Konstitusi telah pula dijalankan dan menjadi dasar pembentukan lembaga perwakilan baik Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, maupun DPRD provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia," kata dia.

Dengan memutus perkara perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada 21 Agustus 2014, MK dinilai berhasil mengawal dan mengantarkan proses suksesi kepemimpinan nasional berjalan di atas rel konstitusi, berlangsung aman dan damai.

"Rakyat Indonesia berharap MK juga sukses dalam menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah," kata dia.

Sementara itu, pembangunan hukum nasional juga ditopang Komisi Yudisial. Berkenaan dengan wewenang pengusulan calon Hakim Agung, Komisi Yudisial selama ini dianggap telah menjalankan tugasnya untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung.

"Komisi Yudisial juga terus menjalankan program menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim dengan cara meningkatkan kapasitas hakim melalui berbagai pelatihan dengan penekanan pada Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim, pemantauan, edukasi publik tentang peran dan kewenangan hakim, advokasi, dan mengupayakan pemenuhan kesejahteraan hakim," kata Jokowi.

Komisi Yudisial juga terus melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, serta memutuskan benar atau tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim.

Kemudian, Komisi Yudisial juga menyiapkan calon-calon hakim yang kompeten melalui program klinik etik dan hukum di beberapa perguruan tinggi.

Penyiapan calon-calon hakim yang kompeten itu dilakukan dengan menjaring minat para mahasiswa jurusan ilmu hukum untuk dididik menjadi calon hakim yang berkualitas dan berintegritas.

"Kinerja lembaga-lembaga legara yang saya sampaikan tadi, merupakan bagian dari upaya luhur kita untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas pembangunan di negeri kita agar semakin demokratis, berwibawa, dan bermartabat," kata Presiden.

Jokowi juga menegaskan bahwa dia mendukung masing-masing lembaga negara untuk memperkuat peran dan fungsinya, terutama dalam melanjutkan reformasi birokrasi.

"Saya berharap lembaga negara makin kuat dalam memberantas korupsi sebagai bagian dari perwujudan akuntablitas dan transparansi pemerintahan," kata dia.

Tak hanya itu, Presiden juga mengajak semua lembaga negara untuk saling menjaga kewibawaan masing-masing, saling bersinergi, dan meningkatkan kepercayaan publik nasional maupun internasional.

"Ingat, kita sedang berjuang untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Kepala Negara menyerukan para pimpinan lembaga negara untuk berperan lebih besar dalam memelihara stabilitas politik demi percepatan pembangunan nasional.

"Mari kita bersama-sama gelorakan semangat untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Mari kita bangun Tanah Air, Tanah Tumpah Darah kita dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab," katanya. (ase)