Sumber :
- REUTERS/Darren Whiteside
VIVA.co.id - Penunjukan sejumlah menteri baru dalam Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla tak lagi melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Padahal, saat meramu kabinet baru tahun lalu, KPK dan PPATK dilibatkan untuk melacak rekam jejak para calon menteri sebagai bahan pertimbangan.
Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menjelaskan bahwa sebenarnya Jokowi sudah menelusuri sejak lama atas empat menteri barunya itu. Karena sebenarnya reshuffle kabinet ini sudah disiapkan Jokowi sejak lama.
Baca Juga :
Reshuffle Tak Pengaruhi Aturan TKDN
"Ini proses yang sudah panjang dan keputusannya memang baru dilakukan kemarin. Sepertinya mendadak dalam konteks administrasinya mendadak, tetapi proses pengurusannya sudah sangat lama," kata Pratikno di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis 13 Agustus 2015.
Baca Juga :
Begini Respons Negara Islam Terkait Sri Mulyani
Menurut dia, empat menteri baru ini terutama yang menjabat sebagai menteri koordinasi akan menyampaikan tentang program terobosan ke depan.
"Jadi bukan masalah semata-mata persoalan pergantian personel, tetapi juga sebuah akselerasi program-program pemerintah. Jadi kebijakan pemerintah dalam menghadapi situasi ekonomi global yang memang tidak ramah ini," terang dia.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Pimpinan KPK, Johan Budi mengakui bahwa KPK sama sekali tidak dilibatkan oleh Presiden Jokowi terkait perombakan kabinet yang baru saja dilakukan. Meskipun, pada awal pemerintahannya, Jokowi sempat melibatkan KPK untuk menelusuri rekam jejak calon menteri.
"Kalau yang barusan tidak dikomunikasikan ke KPK, saya tidak tahu. Dulu Pak Jokowi pernah minta tracking lebih dari 60 nama," kata Johan di Yogyakarta, Kamis, 13 Agustus 2015.
Johan menegaskan bahwa perombakan kabinet sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden, oleh karenanya tidak ada kewajiban Presiden untuk meminta rekomendasi KPK terkait rekam jejak calon. Hanya saja, Presiden Jokowi telah berkomitmen untuk memilih menteri yang bersih dan berintegritas baik.
"Mungkin kalau yang sekarang ini kami tidak dilibatkan, karena tidak pada posisi untuk menyeleksi," kata Johan.
"Kalau yang barusan tidak dikomunikasikan ke KPK, saya tidak tahu. Dulu Pak Jokowi pernah minta tracking lebih dari 60 nama," kata Johan di Yogyakarta, Kamis, 13 Agustus 2015.
Johan menegaskan bahwa perombakan kabinet sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden, oleh karenanya tidak ada kewajiban Presiden untuk meminta rekomendasi KPK terkait rekam jejak calon. Hanya saja, Presiden Jokowi telah berkomitmen untuk memilih menteri yang bersih dan berintegritas baik.
"Mungkin kalau yang sekarang ini kami tidak dilibatkan, karena tidak pada posisi untuk menyeleksi," kata Johan.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Jadi bukan masalah semata-mata persoalan pergantian personel, tetapi juga sebuah akselerasi program-program pemerintah. Jadi kebijakan pemerintah dalam menghadapi situasi ekonomi global yang memang tidak ramah ini," terang dia.
