Sumber :
- ANTARA/Maulana Surya
VIVA.co.id - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengumumkan bahwa bencana kekeringan yang melanda di sebagian besar wilayahnya kini sudah mencapai tahap darurat.
Gubenur mengatakan itu berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Pemerintah Provinsi. Sebanyak sepuluh persen dari 7.804 desa kini mengalami kekeringan dan warga kesulitan air bersih. Desa-desa itu tersebar di 16 kabupaten/kota, di antaranya, Kabupaten Rembang, Blora, Grobogan, Pati, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Banyumas, Cilacap, Tegal, Pemalang, Purworejo, Jepara, Demak, dan Kebumen.
"Grobogan dan Wonogiri yang paling parah,” kata Gubernur kepada wartawan di Semarang pada Rabu, 5 Agustus 2015.
Gubernur mempersilakan pemerintah daerah yang dilanda kekeringan itu memanfaatkan anggaran untuk kedaruratan mengatasi kekeringan di wilayahnya masing-masing. “Maka semua bisa menggunakan anggaran-anggaran respons cepat.”
Pemerintah Provinsi telah memerintahkan kepada seluruh kepala daerah untuk berkoordinasi dengan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Soalnya, imbas dari kekeringan itu juga menyebabkan kondisi waduk banyak mengalami kekeringan. Berdasarkan catatan Dinas PSDA, dua waduk besar di Jateng kini dalam kondisi kering, yakni Waduk Wadas Lintang dan Sempor di Kabupaten Kebumen.
Enam waduk lain, yakni Malahayu, Cacaban, Rawa Pening, Kedung Ombo, Gajah Mungkur, dan Mrican, masih dalam kondisi normal.
Untuk respons jangka pendek, Ganjar memastikan langsung mensuplai bantuan air bersih di lokasi-lokasi darurat. Sementara di areal persawahan yang kering akan dicarikan sumber air dengan menggunakan pompa.
"Kalau ini sudah berjalan, petani diajak mengatur pola tanam biar teratur," katanya.
Untuk program jangka panjang, Pemprov Jateng secara bertahap membangun seribu embung di sejumlah daerah darurat air. Sebanyak 500 embung akan didanai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, Sarwa Pramana mengatakan bahwa baru lima daerah yang mengajukan bantuan dana tak terduga kepada Pemerintah Provinsi. Kelimanya adalah Temanggung, Kendal, Cilacap, Wonogiri, dan Boyolali. Lima daerah itu telah menyatakan siaga darurat kekeringan dan mengajukan anggaran sebesar Rp8,6 miliar.
"Dana tak terduga tersebut berfungsi dalam dua program, yakni jangka pendek berupa dropping air di daerah yang mengalami kesulitan air bersih. Sedangkan jangka panjang berbentuk pipanisasi mata air di pegunungan dan pembuatan sumur pantek yang disalurkan ke rumah warga," kata Sarwa.
Menurut Sarwa, keputusan Gubernur menjadi salah satu syarat pencairan dana tak terduga ini, sebab lebih dari dua daerah yang berstatus darurat.
"Kalau kabupaten atau kota belum menyatakan siaga darurat kekeringan, ya, Pemerintah Provinsi tidak bisa mencairkan, karena yang terdampak adalah wilayah di daerah," ujarnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Pemerintah Provinsi telah memerintahkan kepada seluruh kepala daerah untuk berkoordinasi dengan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Soalnya, imbas dari kekeringan itu juga menyebabkan kondisi waduk banyak mengalami kekeringan. Berdasarkan catatan Dinas PSDA, dua waduk besar di Jateng kini dalam kondisi kering, yakni Waduk Wadas Lintang dan Sempor di Kabupaten Kebumen.
