- ANTARA FOTO/Andika Wahyu
VIVA.co.id - Survei yang dikeluarkan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tentang kinerja terburuk pembantu presiden menyebutkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno sebagai menteri yang dianggap paling 'malas'.
Beberapa jenderal TNI juga disebut-sebut layak sebagai pengganti Tedjo jika Presiden Joko Widodo me-reshuffle.
Dua nama calon terkuat untuk gantikan Tedjo, yakni mantan Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan mantan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Marciano Norman.
Keduanya dinilai mumpuni dan berlatar belakang Angkatan Darat yang mampu melihat ancaman people power.
Dosen Universitas Pertahanan, Muhammad Dahrin La Ode, mengatakan people power bisa dikalahkan dengan orang yang sudah memiliki kekuatan di dalamnya.
"People power ini kan semua berasal dari darat, tidak ada masyarakat dari laut dan udara," ujar Dahrin, Rabu, 5 Agustus 2015.
Menurut dia, militer atau TNI yang memiliki kemampuan teritorial tinggi itu Angkatan Darat. Dia menambahkan, terkait ancaman people power juga sumber dari masyarakat sendiri.
"Jadi, dua orang ini (Moeldoko dan Marciano) memiliki kemampuan politik yang tinggi, punya kemampuan ideologi politik, memiliki kemampuan kerja yang cepat untuk hubungan politik luar negeri dan politik dalam negeri berkualitas tinggi," kata dia.
Memilih satu di antara dua nama itu, kata Dahrin, bisa tutup mata saja, tidak ada yang salah bagi presiden dan wakil presiden.
"Tapi kalau Presiden mau ganti di luar dua nama itu (Moeldoko dan Marciano), lebih bagus mempertahankan Tedjo," ucap dia.
Di samping itu, lanjut Dahrin, sangat relevan juga mengangkat kedua nama itu, mengingat Kepala BIN saat ini adalah Jenderal (Purn) Sutiyoso, yang merupakan dari Angkatan Darat.
"Presiden sangat baik dan Presiden bisa happy ending. Tapi saya juga nilai Pak Tedjo 75 sampai 85 kinerjanya. Sangat tinggi bukan berarti harus diganti, tidak mendesak juga untuk diganti," katanya.
Sebelumnya, dari hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Menko Polhukam dinilai paling buruk kinerjanya. Survei tersebut dilakukan pada awal Juli 2015.
Tedjo hanya mendapat nilai 9,9 persen kepuasan responden. Adapun, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin Susi Pudjiastuti mendapat rapor terbaik.
Direktur Eksekutif SMRC, Djayadi Hanan, mengatakan kinerja buruk Tedjo disebabkan beberapa faktor. Di antaranya, Tedjo sering menimbulkan kontroversi di masyarakat.
"Beberapa pernyataannya, termasuk yang menyebut pendukung KPK sebagai orang tidak jelas, membuatnya mendapat banyak kritik. Belum lagi, kemampuannya dalam mengoordinasikan anak buahnya sangat diragukan," ujar Djayadi.
Dia menjelaskan, faktor lain dikarenakan ulah Menkumham Yasonna Laoly yang berada di bawah koordinasinya sering membuat gaduh politik, di antaranya soal surat keputusan pengesahan pengurus PPP dan Partai Golkar.
"Yang ditangkap masyarakat, yang menyebabkan kinerja Menko Polhukam Tedjo kinerjanya dinilai rendah," kata Djayadi. (ase)
Saleh Husin: Reshuffle Jadi Titik Balik Perbaikan Ekonomi
Tugas besar tim ekonomi baru adalah mengurangi impor untuk produksi.
