- Viva.co.id/Agus Tri Haryanto
VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo memberikan waktunya untuk melakukan dialog dengan para kreator. Mulai dari sutradara film, penulis, designer, hingga komposer dan industri e-commerce. Dialog komunitas kreatif ini, dilakukan Jokowi untuk meminta masukan dari pelaku kreatif untuk mengembangkan industri kratif.
"Dialog terbuka ini adalah kunci penting agar permasalahan di setiap sektor kreatif dapat diselesaikan dan dapat melahirkan kebijakan yang tepat," kata Kepala Badan Kreatif Triawan Munaf di acara Indonesia Convention Exhibition, Serpong, Tangerang Selatan, Selasa 5 Agustus 2015.
Dalam dialognya, sutradara film Lucky Kuswandi mengeluhkan terbatasnya bioskop yang ada di Indonesia. Sehingga mereka tidak dapat mendistribusikan film yang mereka buat. Apalagi film Indonesia sangat jauh ketinggalan dengan film luar
"Dari sisi infratruktur 55 persen persebaran bioskop ada di Jakarta dan Jawa Barat. Padahal filmmya banyak yang mau masuk. Belum lagi berebut dengan film impor," kata Lucky.
Karena itu, Lucky meminta agar pemerintah dapat membuat regulasi penambahan persebaran bioskop dan menambah slot film Indonesia di bioskop. Kemudian dia juga berharap agar pemerintah mau merebranding film Indonesia melalui peningkatan SDM di dunia perfilman.
Jokowi pun berjanji akan mengatur semua regulasi mengenai perfilman. Jokowi jiga berjanji akan memperbanyak jumlah bioskop dan harus tersebar di seluruh Indonesia.
"Kan harusnya ada kelasnya. Di atas tengah dan bawah. Seingat saya dulu saya nonton di bioskop kelas bawah. Kelas atas sudah nonton kita baru nonton setahun setelahnya," kata Jokowi.
Meski begitu yang penting semua lapisan masyarakat dapat menonton film tersebut.
"Saya kira kewajiban kita semua untuk membangun image yang baik untuk film Indonesia. Kemudian tugas kita untuk mendorong infrastruktur film. Keinginan kita membangin badan ekonomi kreatif arahnya ke situ. Kita bisa lebih lincah lagi mendukung untuk industri kreatif," katanya.
Presiden: Proyek Kereta Bandara Selesai Sesuai Target 2017
Terkendala lahan yang belum dibebaskan
