Ini Penyebab Muktamar Muhammadiyah Bebas Politik dan Uang

Muktamar Muhammadiyah 47
Sumber :
  • Muhammadiyah.or.id
VIVA.co.id
Tingkatkan Kerja sama, BSM dan Muhammadiyah Teken MoU
- Muhammadiyah memastikan, dalam Muktamar ke-47 di Makassar yang dibuka hari ini, Senin 3 Agustus 2015, tidak akan bisa disusupi kepentingan politik dan politik uang.

Muhammadiyah: Teroris Musuh Bersama yang Perlu Diberantas

Anggota panitia pemilihan (Panlih) Muktamar Muhammadiyah, Saleh P. Daulay mengatakan, tidak masuk akal kalau dalam Muktamar Muhammadiyah disusupi politik uang dan kepentingan politik.
Muhammadiyah Gelar Silaturahmi Tokoh-tokoh Nasional


"Sistem dan mekanisme pemilihan berjenjang dan panjang juga menyebabkan sulitnya intervensi. Sebelum muktamar, sistem dan mekanisme pemilihan telah dibicarakan pada sidang tanwir satu tahun sebelum muktamar," kata Saleh, Senin 3 Agustus 2015.

Berbagai kekurangan, kata Saleh, disempurnakan di Tanwir yang digelar satu tahun sebelum muktamar. Saat pelaksanaan muktamar, para peserta tinggal mengikuti prosedur itu.


"Karena itu, persaingan yang terjadi biasanya selalu berjalan dengan santun. Prinsip berlomba dalam kebaikan menjadi dasar dalam persaingan," katanya.


Saleh, yang juga Ketua Komisi VIII DPR ini, mengatakan sistem pemilihan dan kedewasaan Muhammadiyah dalam berdemokrasi, sudah teruji.


Menurutnya, ini salah satu kunci mengapa muktamirin selalu kelihatan riang dan gembira serta jauh dari kasak-kusuk.


"Di Muhammadiyah ini aneh. Justru yang kelihatan kasak-kusuk dan ambisius akan ditinggalkan. Kelahiran tokoh dan pemimpin Muhammadiyah selalu natural. Tidak ada pemimpin karbitan yang tiba-tiba muncul begitu saja," kata politisi PAN itu.


Kini ada 39 nama yang akan dipilih muktamirin. Nantinya, 13 nama terpilih menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah.


"Karena itu, tidak ada
black campaign
. Kalau pun ada yang coba-coba, biasanya tidak akan didengar. Apalagi, muktamirin sudah mengenal rekam jejak masing-masing kandidat," kata Saleh.


Kata Saleh, dengan memilih formatur, sulit bagi siapa pun untuk ikut campur. Apalagi pesertanya 2500 orang. Jelas Saleh, tentu sangat sulit untuk mengarahkan para pemilih kepada kandidat tertentu.


"Kadang-kadang formatur 13 juga heran mengapa suaranya lebih banyak dari yang lain. Itu menandakan, kalau sebelum pemilihan mereka tidak pernah menghitung dan mereka-reka berapa suara yang akan diperoleh," katanya.




Muktamar NU

Sementara itu, persoalan politik uang, atau
money politic
, sempat mencuat di Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-33 di Jombang Jawa Timur.


Pada rapat pleno lanjutan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama (NU) di Alun-alun Jombang, Jawa Timur yang dimulai pukul 21.00 WIB, Minggu 2 Agustus 2015, kembali alot.


Bahasan pandangan tata-tertib diwarnai banyak interupsi. Puncaknya, peserta asal Kepulauan Riau (Kepri) diamankan Barisan Ansor Serba Guna (Banser).


Sekitar pukul 23.30 WIB, sidang dihentikan. Itu dipicu tak kunjung reda silang pendapat di forum muktamar. Puncaknya, seorang peserta kemudian diminta keluar arena muktamar.


Hal itu, setelah muktamirin asal Provinsi Kepri menyampaikan ke forum, kalau dia pernah melihat perilaku politik uang saat muktamar NU di Medan.


"Waktu Muktamar di Medan, sistem Ahwa (Ahlul halli wal aqdi) pertama kali disosialisasikan. Dan, ada sebagian orang yang membawa bungkusan uang diserahkan ke muktamirin, supaya memuluskan sistem Ahwa. Padahal yang memberi wacana Anda, dan yang memberi uang Anda," kata peserta tersebut dengan lantang.


Cerita itu sontak memicu reaksi sebagian peserta lain. Mereka tidak terima dalam pandangan menyuarakan hal itu, apalagi menuding kiai. "Siapa kau, beraninya menuding kiai," teriak muktamirin lain, tersulut emosi. (asp)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya