VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa sampai saat ini pihaknya belum mempunyai rencana untuk mengeluarkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (perppu) agar pilkada serentak dapat dilaksanakan tahun ini.
"Belum sampai ke sana (membuat perppu). Ini kita lihat dulu perkembangannya," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 31 Juli 2015.
Saat ini masih ada 12 daerah yang hanya memiliki calon tunggal. Namun, KPU memberikan waktu tiga hari untuk memperpanjang waktu pendaftaran. Hal ini dilakukan dengan harapan ada calon lain yang mau mendaftar di 12 wilayah itu.
"Oleh sebab itu dengan diundurkannya sampai 3 Agustus kita harapkan paling tidak separuhnya ada. Kita mendorong semuanya ini ada," kata dia.
Sebab, kata dia, selama ini banyak calon kepala daerah yang tidak mendaftar karena kendala administrasi. Sehingga calon-calon yang ada tidak bisa ikut.
Sementara itu, Menteri hukum dan HAM Yasona Laoly mengaku sudah mempersiapkan draf perppu. Bahkan tadi, pihanya sudah melakukan rapat dengan Menkopolhukam, Mendagri, dan KPU untuk mempersiapkan draft tersebut.
"Kami siapin aja (draft perppu), tadi kita rapat dengan menkopolhukam. Barusan kami konsultasi dengan Bapak Presiden. Kita lihat aja dulu," kata Yasona.
Salah satu isi draft perppu itu, kata dia, misalnya satu calon tak boleh mengambil semua dukungan dari partai politik. Paling tidak diberi batasan hanya 50-60 persen. Sehingga calon lain bisa mengambil dukungan itu.
Meski sudah dipersiapkan, kata Yasona, namun Jokowi masih menunggu perkembangan setelah KPU memberikan perpanjangan waktu untuk mendaftar.
Namun, selain perppu, kata dia, calon kepala daerah juga dapat melawan bumbung kosong. Di mana, calon tunggal itu hanya melawan bumbung kosong. Jika bumbung kosongnya tersabut menang, maka calon kepala daerah itu tak bisa dilantik.
"Ada juga yang tidak senang pada yang bersangkutan, untuk buktikan itu makanya dibuat bumbung kosong. Ini sudah tradisi di desa, budaya," ujarnya.
