- Reza Fajri
VIVA.co.id - Tim Pencari Fakta Komite Umat (Komat) untuk Tolikara
menyatakan insiden penyerangan Tolikara sama sekali bukan kasus
kriminal biasa. Kasus tersebut bukan buah dari spontanitas. Komat menenggarai bahwa ada upaya untuk menciptakan dan mengusik kehidupan beragama di Papua secara sistematis.
"Faktanya massa yang mengepung jamaah salat Ied berasal dari tiga
titik, dan ada suara-suara yang mengomando penyerangan," kata ustad
Fadlan Garamatan selaku ketua Tim Komat, di Jakarta Selatan, Jumat 31
Juli 2015.
Tim Komat menyimpulkan, insiden di Tolikara pelanggaran HAM. Disinyalir ada kelompok yang berupaya menghalangi umat beragama lain untuk melakukan ibadah dan menjalankan ajaran-ajaran agamanya di tanah Papua.
"Presiden GIDI patut dijadikan tersangka, karena tidak mengindahkan dan abai terhadap peringatan yang dilakukan Kapolres," ujar Fadlan.
Komat memberi rekomendasi agar penegak hukum menemukan dan mengadili aktor intelektual yang menandatangani surat edaran larangan pelaksanaan shalat Ied dan melarang jilbab.
"Selama aktor intelektual belum diadili, maka rasa keadilan masyarakat tidak akan terpenuhi," kata Fadlan
Tim juga menemukan fakta dari pedagang sembako di Tolikara bernama Ali Usman. Menurutnya, surat edaran GIDI mewajibkan pengecatan toko dan rumah mereka dengan warna putih biru yang mirip bendera Israel. Bila mereka menolak akan dikenakan denda Rp500 ribu.
"Ini apa motif dan kaitannya. Seperti tampak sekali kepentingan asing? Papua menjadi incaran asing, agar lepas dari Indonesia. Pemerintah harus jeli," ujar Wakil Ketua Komat, Muhamad Zaitun Rasmin.
Komat merekomendasikan agar masyarakat adat yang ingin hidup berdampingan, toleransi, harus dilindungi undang-undang yang berlaku di Indonesia.
Selain itu, rekomendasi lain agar dikembalikan lagi peran adat sesuai fungsi di masyarakat asli atau pendatang di Papua, utamanya adalah masyarakat Tolikara.
Pemerintah Diminta Tak Diskriminasi Umat Islam
Umat Islam cenderung diperlakukan tidak adil oleh Pemerintah.
