Sumber :
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id
- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Komisi II Yandri Susanto mengingatkan pemerintah soal wacana penerbitan peraturan baru terkait munculnya calon tunggal dalam pilkada.
Menurutnya penerbitan peraturan pemerintah pengganti UU (perppu) hanya bisa dikeluarkan bila kondisinya memang sudah pelik.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Usai Diusung Parpol, Posisi Tawar Ahok Melemah
Menurutnya penerbitan peraturan pemerintah pengganti UU (perppu) hanya bisa dikeluarkan bila kondisinya memang sudah pelik.
Baca Juga :
PPP Dukung Kenaikan Ambang Batas Parlemen
"Keluarnya Perpu harus ada syarat adanya kegentingan nasional. Nah apakah beberapa daerah calon tunggal itu udah memenuhi untuk dikeluarkan Perpu? Presiden harus hati-hati," ujar Yandri, Kamis 30 Juli 2015.
Yandri menegaskan, bila hingga saat ini bila pilkada di satu daerah hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah, maka ketentuannya tetap kembali merujuk ke PKPU nomor 12 tahun 2015 tentang pencalonan kepala daerah.
"Sampai sekarang payung hukumnya untuk calon tunggal belum ada yang lain. KPU udah mengatur Pilkada diikutkan ke 2017," katanya.
Sebelumnya anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budiarti menilai bahwa Perppu merupakan kewenangan pemerintah. "Tergantung bagaimana kesimpulan dari pemerintah, apakah syarat untuk menerbitkan Perppu itu terpenuhi," katanya di kantor KPU Pusat, Rabu 29 Juli 2015.
Ida beranggapan, jika memang pemerintah perlu mengeluarkan Perppu maka KPU sebagai lembaga yang memiliki tugas sebagai penyelenggara pemilihan tunduk pada ketentuan UU.
"Kalau ada demikian, maka KPU mempunyai kewajiban untuk mempedomani itu dan melaksanakannya," ujar Ida.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Keluarnya Perpu harus ada syarat adanya kegentingan nasional. Nah apakah beberapa daerah calon tunggal itu udah memenuhi untuk dikeluarkan Perpu? Presiden harus hati-hati," ujar Yandri, Kamis 30 Juli 2015.
