- Christina Nila/Jakarta
VIVA.co.id - Kinerja pembantu Presiden Joko Widodo kembali disorot. Kali ini yang menjadi perhatian yakni kinerja Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan yang dipimpin Tedjo Edhy Purdijatno.
Dari hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Menkopolkuham dinilai paling buruk kinerjanya. Survei tersebut dilakukan pada awal Juli 2015 ini.
Direktur Eksekutif SMRC, Djayadi Hanan, mengatakan, kinerja buruk Tedjo disebabkan beberapa faktor. Di antaranya, Tedjo sering menimbulkan kontroversi di masyarakat.
"Beberapa pernyataannya, termasuk yang menyebut pendukung KPK sebagai orang tidak jelas membuatnya mendapat banyak kritik. Belum lagi, kata dia, kemampuannya dalam mengkoordinasikan anak buahnya sangat diragukan," ujar Djayadi, Kamis, 23 Juli 2015.
Dia menjelaskan, faktor lain dikarenakan ulah Menkumham Yasonna Laoly yang berada di bawah koordinasinya sering membuat gaduh politik, di antaranya soal surat keputusan pengesahan pengurus PPP dan Partai Golkar.
"Yang ditangkap masyarakat, yang menyebabkan kinerja Menko Polhukam Tedjo kinerjanya dinilai rendah," kata Djayadi.
Dosen Universitas Paramadina tersebut menyatakan, Presiden Jokowi wajib mengevaluasi kinerja anak buahnya. Apalagi, Jokowi sudah mendapat laporan kinerja enam bulanan yang dibuat Kepala Staf Kepresidenen Luhut Panjaitan.
"Kalau memang Menko Tedjo mendapat rapor merah, tidak ada salahnya untuk diganti. Hanya saja, ia memprediksi reshuffle tidak akan dilakukan setelah Lebaran, tapi pada Oktober nanti," jelas dia.
Dia menjelaskan, dengan kinerja yang dianggap buruk itu, Menko Tedjo layak diganti. Djayadi menilai ada beberapa kandidat yang layak untuk menggantikannya.
Dia pun menyebut figur Moeldoko sungguh ideal memimpin Kemenko Polhukam. Apalagi, Moeldoko baru saja pensiun sebagai panglima TNI dan tenaganya masih dibutuhkan.
"Moeldoko orangnya bagus, kinerjanya tak buruk dan punya prestasi. Selama jadi panglima TNI, dia bisa bekerja sama dengan presiden," katanya.
Hanya, ia menggarisbawahi bahwa peluang Moeldoko bisa sebagai kandidat Menko Polhukam, jika mendapat dukungan politik. Pasalnya, Tedjo masuk kabinet sebagai representasi dari Partai Nasdem.
"Kalau Moeldoko tiba-tiba menggantikan Tedjo, ia menyebut, akan muncul resistensi dari partai pimpinan Surya Paloh tersebut," tambahnya. (one)
