Sumber :
- VIVA.co.id/Banjir Ambarita
VIVA.co.id
- Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai, mengatakan keterbatasan jumlah anggota Badan Intelijen Negara (BIN) seharusnya tidak menjadi kendala untuk bisa melakukan deteksi dini potensi konflik di Tanah Air. Oleh sebab itu, alasan serupa tak berlaku ketika menghadapi konflik SARA seperti di Kabupaten Tolikara, Papua, pada Jumat pekan lalu.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Pemerintah Diminta Tak Diskriminasi Umat Islam
Demikian ungkap Natalius yang dihubungi VIVA.co.id melalui telepon pada Selasa, 21 Juli 2015.
"Pak Sutiyoso sampaikan bahwa sumber daya manusia BIN terbatas. Tetapi itu kan tidak bisa dijadikan alasan," kata Natalius.
Di berpendapat, walaupun jumlah anggota terbatas, tetapi seharusnya BIN bisa memaksimalkan peran informan yang mereka miliki di lapangan.
"Kan itu bisa dilakukan deteksi dini, kalau bukan dari intelijen BIN juga intelijen Kepolisian," tuturnya.
Natalius menambahkan, hal ini menjadi pelajaran penting bagi kepala BIN yang baru, Sutiyoso. Menurutnya kasus kerusuhan Tolikara bisa menjadi momentum perbaikan BIN, baik dari sisi SDM dan juga area penyebaran intelijen.
"Jadi persebaran intelijen itu berdasarkan potensi kerawanan konflik, bukan dari jumlah kabupaten dipukul rata," dia menambahkan.
Natalius menjelaskan, berdasarkan keterangan Kepala BIN, saat ini total ada 1.600 orang anggota BIN. Dengan rincian, setiap satu anggota BIN mencakup satu kabupaten.
Jumlah total tersebut sudah termasuk anggota BIN yang bertugas di seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri.
"Kalau 1.600 anggota meliputi 500 kabupaten kota saja tidak akan cukup. Idealnya satu kabupaten satu anggota intelijen, tetapi kalau rawan ya bisa ditambah jadi 2 anggota. Bahkan ada anggota BIN yang mengawasi 2-3 kabupaten," kata dia. (one)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Di berpendapat, walaupun jumlah anggota terbatas, tetapi seharusnya BIN bisa memaksimalkan peran informan yang mereka miliki di lapangan.
